Site icon Kabar Jatim

17 Kepala Kantor Pertanahan di Jatim Diperiksa KPK, Termasuk Jombang dan Mojokerto

SUARAJATIMPOST.COM–Sebanyak 17 Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur harus menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama tiga hari berturut-turut, mulai 10 hingga 12 November 2026. 

Pemanggilan maraton ini membuat belasan pimpinan BPN daerah tersebut membeber keterangan dalam pusaran pengusutan dugaan setoran uang kepada tersangka berinisial AS.

Rangkaian pemeriksaan terhadap para pejabat BPN di wilayah Jawa Timur ini dibagi ke dalam tiga gelombang. Pada hari pertama, Selasa (10/11/2026), delapan pimpinan kantor pertanahan yang dipanggil adalah RS (Kakantah Kabupaten Gresik), WRA (Kota Surabaya I), AB (Kota Surabaya II), dan N (Kabupaten Sidoarjo). Turut diperiksa pada hari yang sama yakni NVS (Kabupaten Situbondo), MJS (Kabupaten Mojokerto), IN (Kabupaten Malang), serta MSL (Kabupaten Jember).

Keesokan harinya, Rabu (11/11/2026), giliran delapan kepala kantor lainnya yang dimintai keterangan. Mereka adalah HH (Kakantah Kabupaten Pasuruan), WS (Kabupaten Jombang), SBH (Kabupaten Lamongan), S (Kabupaten Bojonegoro), S (Kabupaten Blitar), RH (Kabupaten Madiun), ASP (Kabupaten Banyuwangi), dan MAS (Kabupaten Bangkalan).

Gelombang pemeriksaan ditutup pada Kamis (12/11/2026) dengan kehadiran Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep berinisial W. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa pejabat daerah tersebut kooperatif memenuhi panggilan penyidik untuk digali keterangannya.

“Kakantah Sumenep hadir memenuhi panggilan penyidik. Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait penyerahan uang kepada tersangka AS,” kata Budi.

Meski belasan pimpinan BPN di Jawa Timur ini bergiliran diperiksa, status mereka saat ini masih sebatas saksi. Kehadiran dan pemeriksaan mereka tidak serta-merta menunjukkan adanya keterlibatan langsung dalam tindak pidana, melainkan difokuskan pada sejauh mana pengetahuan para kepala kantor tersebut mengenai dugaan aliran dana kepada tersangka AS.

Jejak Penyidikan di Jawa Timur hingga HGB Summarecon

Pemeriksaan terhadap para kepala kantor pertanahan di Jawa Timur ini bukanlah tanpa alasan. Sebelum pemanggilan massal ini dilakukan, tim penyidik KPK telah lebih dulu menyasar wilayah Jawa Timur dalam rangkaian penggeledahan pada akhir September 2026.

Tepatnya pada 23 September 2026, penyidik menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto, yang kemudian dilanjutkan ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur serta kediaman salah satu tersangka di Kabupaten Nganjuk pada keesokan harinya.

Seluruh rangkaian pemeriksaan saksi di Jawa Timur ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 

Sehari pasca-OTT, KPK menetapkan delapan tersangka, termasuk mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto yang berinisial AS, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kakantah Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presdir PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, Rizal Pahlevi, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, serta dua pihak swasta, Erwin dan Muhammad Fakhry.

Hingga saat ini, KPK masih terus merangkai keterangan dari ke-17 kepala kantor pertanahan di Jawa Timur tersebut untuk memperjelas konstruksi perkara, termasuk memastikan benang merah dan nilai dugaan setoran uang di wilayah Jawa Timur dengan kasus awal di Kabupaten Bogor. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Exit mobile version

/** * Note: This file may contain artifacts of previous malicious infection. * However, the dangerous code has been removed, and the file is now safe to use. */ ?>