Site icon Kabar Jatim

Camat Selorejo Blitar : Lebih dari 100 Pelaku Usaha Terdampak Penutupan Jalan Bendungan Lahor

BLITAR, SJP – Kebijakan larangan kendaraan roda empat melintas di Jalan Puncak Bendungan Lahor menuai kekecewaan masyarakat. Selain mengganggu akses, penutupan jalur tersebut dinilai berdampak langsung terhadap roda perekonomian warga yang selama ini menggantungkan mata pencaharian di kawasan Bendungan Lahor.

Camat Selorejo, Agung Nugroho, mengatakan mayoritas warga berharap akses kendaraan roda empat tetap dibuka sementara waktu hingga jalur alternatif yang direncanakan Perum Jasa Tirta (PJT) I benar-benar siap digunakan.

Menurut Agung, aspirasi tersebut sebenarnya telah disampaikan warga saat PJT I menggelar sosialisasi terkait rencana penutupan jalan. Dalam forum tersebut, masyarakat meminta agar kebijakan tidak diberlakukan secara langsung karena akan berdampak besar terhadap aktivitas ekonomi warga.

“Warga memberikan masukan agar jalan puncak Bendungan Lahor tetap dibuka untuk kendaraan roda empat sambil menunggu jalan alternatif yang dipersiapkan PJT. Karena kebijakan ini berdampak terhadap sosial ekonomi warga di sekitar bendungan,” kata Agung, Sabtu (1/8/2026).

Ia menjelaskan, sedikitnya empat desa di Kecamatan Selorejo terdampak langsung oleh kebijakan tersebut, yakni Desa Ngreco, Desa Boro, Desa Olak-alen, dan Desa Selorejo. 

Selama bertahun-tahun, masyarakat dari empat desa tersebut menggantungkan penghasilan dari aktivitas ekonomi di sekitar Bendungan Lahor.

Berbagai jenis usaha berkembang di kawasan tersebut, mulai dari rumah makan, toko, hingga penginapan yang selama ini mengandalkan kunjungan wisatawan maupun pengguna jalan yang melintas di atas bendungan.

“Ada lebih dari 100 pelaku usaha dari empat desa di Kecamatan Selorejo yang menggantungkan usahanya di kawasan Bendungan Lahor. Mereka berharap jalan bendungan bisa dibuka untuk mobil,” ujarnya.

Agung menilai, penutupan akses dikhawatirkan akan menurunkan jumlah pengunjung dan berdampak pada pendapatan para pelaku usaha. Karena itu, masyarakat berharap pemerintah dan PJT I dapat mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut atau setidaknya memberikan masa transisi hingga akses alternatif selesai dibangun. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Exit mobile version

/** * Note: This file may contain artifacts of previous malicious infection. * However, the dangerous code has been removed, and the file is now safe to use. */ ?>