Site icon Kabar Jatim

Demonstran di Malang Beri Kartu Merah untuk Dua Tahun Prabowo&Gibran

KOTA MALANG, SJP – Hujan deras yang mengguyur kawasan Alun-Alun Tugu, Rabu (28/10/2026) sore, tidak menyurutkan langkah ratusan massa dari Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu (ARBB). Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, mereka datang membawa satu simbol tegas, kartu merah bagi dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Sejak pukul 15.00 WIB, barisan ARBB yang terdiri dari berbagai elemen mahasiswa mulai berkerumun di antara Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Malang, lalu memadat tepat pukul 15.30 WIB di tengah guyuran hujan. Setelah melakukan long march dari kawasan Alun-Alun Malang, massa merapatkan barisan di bawah kawalan ketat ratusan personel gabungan TNI-Polri.

Atmosfer aksi mendadak memanas begitu pandangan para demonstran tertuju pada satu objek di ruang publik: layar videotron di depan Balai Kota Malang yang memutar narasi keberhasilan pemerintah. Bagi mereka, tayangan bergambar gemerlap itu terasa sangat kontras dengan realita pahit di akar rumput.

​”Itu tidak sesuai dengan kenyataan!” teriak salah satu demonstran di tengah kerumunan, disambut sorak-sorai massa yang merapatkan barisan di bawah payung dan jas hujan.

Berdiri langsung di atas jalanan basah dengan menggenggam sebuah megaphone, sang orator mengajak massa mengangkat simbol tiga jari secara serentak sebagai simbol perlawanan dan perjuangan.

“Telunjuk sebagai bentuk kutukan kepada penguasa yang berani menindas kita begitu lama, jari tengah adalah lambang keberanian kita, dan jari manis adalah bentuk harapan bahwa rakyat bisa sejahtera, bahwa rakyat harus bahagia, bahwa rakyat harus mendapat keadilan sebesar-besarnya,” teriaknya.

Di balik simbol-simbol itu, substansi aksi menyasar karut-marut yang selama ini dirasa luput dari perhatian pusat. ARBB menyoroti bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sudah berjalan lebih dari tiga bulan di Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Krisis ekologi ini dinilai mengancam kesehatan warga dan kelestarian satwa, namun penanganannya dinilai masih jauh dari kata tuntas.

Kritik tajam turut disuarakan Ardan dari Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI). Ia mempertanyakan urgensi dan efektivitas sejumlah program andalan pemerintah, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga keberadaan Koperasi Desa Merah Putih, yang dinilai belum menyentuh persoalan paling mendasar rakyat.

Puncak dari aksi massa tersebut tertuang dalam tujuh poin tuntutan resmi yang disampaikan aliansi:

  1. Mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, memulihkan korban, serta menjatuhkan sanksi tegas bagi perusahaan besar yang membakar lahan.
  2. Menurunkan harga kebutuhan pokok, menekan angka pajak, meringankan biaya pendidikan dan kesehatan, serta memastikan pasokan BBM aman.
  3. Memperbaiki nasib kaum buruh dengan menyediakan lapangan kerja layak, menaikkan upah, dan menghapus sistem alih daya (outsourcing).
  4. Membuka akses seluas-luasnya terhadap tanah, modal, dan teknologi bagi petani, nelayan, serta warga miskin kota.
  5. Mengevaluasi total program MBG dan membubarkan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai tidak efektif.
  6. Mengembalikan militer ke barak, mengadili kasus pelanggaran HAM berat, dan membubarkan Batalyon Pembangunan (YonTP).
  7. Membangun solidaritas perlawanan rakyat terhadap segala bentuk kebijakan yang menindas.

Menjelang malam, meski cuaca Kota Malang tidak bersahabat dan pengamanan berlapis disiagakan, massa membubarkan diri dengan tertib. Kartu merah telah diangkat dan suara dari jalanan telah dikirimkan menandai bahwa dua tahun masa pemerintahan ini tidak berjalan tanpa pengawalan kritis dari rakyatnya sendiri. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Exit mobile version

/** * Note: This file may contain artifacts of previous malicious infection. * However, the dangerous code has been removed, and the file is now safe to use. */ ?>