JOMBANG, SJP — Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Buruh Indonesia (DPC GSBI) Kabupaten Jombang resmi menyerahkan surat perubahan struktur kepengurusan sekaligus melayangkan permohonan audiensi kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat. Langkah ini diambil sebagai respons atas maraknya persoalan ketenagakerjaan yang dinilai belum tertangani serius.
Ketua DPC GSBI Jombang, Heru Zandy, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin Disnaker hanya menjadi penonton pasif. Menurutnya, regulator harus hadir aktif menegakkan aturan secara adil dan transparan.
“Kedatangan kami hari ini adalah pesan terbuka bahwa GSBI Jombang tidak akan tinggal diam melihat hak-hak buruh dikebiri. Kami menuntut Disnaker segera merealisasikan audiensi agar persoalan di lapangan bisa dibuka terang benderang dan ada tindakan konkret,” ujarnya, Selasa (10/11/2026).
Dalam permohonan audiensi tersebut, GSBI membawa tiga poin utama. Pertama, mendesak terciptanya lingkungan kerja yang sehat, aman, dan bermartabat, dengan jaminan perlindungan K3 serta kesejahteraan pekerja tanpa intimidasi maupun praktik eksploitatif.
Kedua, GSBI menuntut penghapusan total praktik union busting atau perintangan serikat pekerja. Heru menegaskan kebebasan berorganisasi adalah hak konstitusional yang dilindungi undang-undang.
“Segala bentuk intimidasi, pembungkaman, pemutihan pengurus serikat, hingga pemberangusan serikat pekerja masih terjadi di lapangan. Disnaker harus mengambil tindakan hukum nyata atas setiap indikasi itu,” tegasnya.
Ketiga, GSBI mendorong pemberian sanksi tegas kepada pengusaha nakal. Segala pelanggaran—mulai dari upah di bawah ketentuan, pengabaian jaminan sosial BPJS, hingga PHK sepihak yang menyalahi aturan—harus ditindak tanpa pandang bulu.
“Pemerintah daerah tidak boleh kalah oleh pembangkangan hukum oknum pengusaha,” kata Heru.
Wakil Ketua DPC GSBI Jombang, Lukman Rochim, menambahkan bahwa surat permohonan ini akan terus dikawal hingga audiensi terealisasi. Pihaknya juga menyiapkan langkah konsolidasi lanjutan untuk memastikan keadilan dan perlindungan hukum bagi seluruh buruh di Jombang.
“Kami tidak akan berhenti di surat. Jika tidak ada respons, kami akan mengambil sikap organisasi lebih lanjut,” pungkasnya. (*)
Editor : Rizqi Ardian

