SUARAJATIMPOST.COM — Pemerintah berencana mengucurkan subsidi untuk menahan lonjakan harga daging sapi di tingkat konsumen yang terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar mata uang asing.
Langkah tersebut disiapkan setelah harga komoditas daging di sejumlah daerah melampaui acuan yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp 142.000 per kilogram.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa ketergantungan pada pasokan impor membuat harga daging sapi domestik rentan terhadap pergerakan kurs mata uang. Jika harga eceran naik lebih dari 5 persen dari batas acuan, pemerintah akan mengaktifkan dana tidak terduga dari APBN maupun APBD untuk mengintervensi harga pasar.
“Daging sapi memang kita belum swasembada. Oleh karena itu kalau harganya menyesuaikan dengan nilai tukar, ya memang begitu. Namun,kita sudah minta kalau sudah lebih melebih dari 5%, itu nanti ada dana dari APBN, APBD. Setiap daerah itu ada dana tidak terduga, bisa dibantu untuk subsidi. Rp 142.000 paling tinggi,” kata Zulkifli Hasan, Ahad (23/8/2026).
Rencana kucuran subsidi ini mengemuka di tengah keluhan pedagang di beberapa wilayah yang mencatat kenaikan harga daging sapi hingga mencapai Rp 150.000 hingga Rp 160.000 per kilogram, yang berdampak pada penurunan volume penjualan.
Selain dinamika harga daging sapi, pasokan bahan pangan pokok di daerah terdampak bencana alam seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sumatra Utara juga menjadi sorotan. Pemerintah menyatakan stok komoditas seperti beras, telur, daging ayam, ikan, dan gula pasir secara nasional dalam posisi mencukupi, namun distribusi ke lokasi bencana menghadapi hambatan logistik.
Kondisi geografis berupa medan perbukitan dan keterbatasan akses transportasi memicu keterlambatan pengiriman bantuan pangan serta bahan pokok ke wilayah terdampak.
“Kita jamin soal pangan aman di NTT. Bulog, Bapak Nas berat cepat. Soal waktu kapal saja. 1-2 hari semua akan rata setelah akan datang. Kecuali memang yang tidak memungkinkan daerah itu dihubungi. Tidak usah khawatir beras banyak, telur banyak, ayam banyak, ikan banyak, gula banyak. Banyak. Makanan kita cukup,” ujar Zulkifli.
Dalam skema penanganan bencana, prioritas utama saat ini berfokus pada distribusi bantuan makanan darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar warga. Setelah masa tanggap darurat berakhir, penanganan akan dilanjutkan ke tahap rehabilitasi berupa pembangunan hunian sementara dan hunian tetap.
Di sisi lain, pemerintah menjanjikan pengawasan berkala bersama kementerian dan lembaga terkait untuk memantau pergerakan harga serta stabilitas rantai pasok pangan di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global dan tantangan cuaca ekstrem. (**)
Sumber: Beritasatu.com
Editor: Syaiful Aries