BLITAR, SJP – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar mendeportasi dua warga negara Thailand berinisial AD (20) dan FK (19) setelah diketahui melanggar ketentuan izin tinggal di Indonesia.
Keduanya diketahui telah berada di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, selama hampir satu tahun.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar, Aditya Nursanto mengatakan, kasus tersebut terungkap setelah pihaknya menerima informasi dari masyarakat mengenai keberadaan kedua warga negara asing (WNA) tersebut.
Berdasarkan hasil pemeriksaan keimigrasian, keduanya diketahui tinggal di Tulungagung dengan izin tinggal yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Mereka disebut datang ke wilayah tersebut untuk mengunjungi rumah saudara.
“Informasi dari masyarakat menjadi salah satu dasar bagi kami untuk melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan orang asing. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan adanya ketidaksesuaian izin tinggal yang digunakan,” jelas Aditya, Kamis (29/10/2026).
Sebagai tindak lanjut atas pelanggaran yang ditemukan, Imigrasi Blitar mengambil tindakan administratif berupa deportasi terhadap kedua WNA tersebut. Kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Pemulangan keduanya ke Thailand dilakukan melalui jalur udara pada Kamis (22/10/2026). Dalam proses tersebut, petugas Imigrasi Blitar melakukan pengawalan untuk memastikan deportasi berjalan sesuai ketentuan.
Aditya mengingatkan bahwa warga negara asing yang berada di Indonesia harus menaati aturan keimigrasian, terutama terkait penggunaan izin tinggal yang harus sesuai dengan tujuan keberadaan mereka di Tanah Air.
“Kami mengimbau seluruh warga negara asing agar memastikan izin tinggal yang dimiliki sesuai dengan ketentuan. Kepatuhan terhadap aturan ini penting selama mereka berada di Indonesia,” ujarnya.
Menurut Aditya, pengawasan terhadap orang asing terus dilakukan untuk memantau kepatuhan mereka terhadap peraturan yang berlaku. Ia juga berharap masyarakat turut membantu pengawasan dengan melaporkan informasi mengenai dugaan pelanggaran keimigrasian kepada petugas. (*)
Editor: Syaiful Aries

