JOMBANG, SJP — Menahun menjadi persoalan, pencemaran lingkungan di aliran Sungai Sekunder Rejoagung 2, Dusun Murong Santren, Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, akhirnya bersiap menyambut solusi.
Pemerintah bersama perusahaan dan masyarakat setempat bersinergi menghadirkan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal bernilai miliaran rupiah guna menuntaskan akar permasalahan pencemaran industri.
Selama ini, dampak buruk pencemaran dirasakan langsung oleh warga sekitar. Kondisi sungai yang memprihatinkan, terutama saat musim kemarau membuat aktivitas warga terganggu akibat endapan limbah dan sampah yang menumpuk tanpa aliran air yang memadai.
Keluhan ini sebelumnya disampaikan oleh Umar Mahmud, warga setempat yang telah menetap di kawasan tersebut sejak 1999.
Menurutnya, kombinasi antara limbah industri tahu, kotoran hewan, dan sampah rumah tangga membuat kualitas lingkungan menurun drastis.
“Yang jadi keluhan itu limbah tahu, kotoran hewan, dan sampah-sampah. Kalau kemarau, parah. Baunya sangat menyengat sampai bikin dada sesak dan panas,” ucap Umar kepada Suarajatimpost.com, Senin (14/9/2026) lalu.
Ia juga menambahkan bahwa intensitas bau dan pencemaran kian memburuk seiring berkurangnya debit air sungai.
“Kalau musim hujan airnya penuh dan kotoran terbawa. Tapi kalau kemarau, parah. Setiap hari baunya terasa,” ujarnya.
Menanggapi persoalan lingkungan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang bersama para pemangku kepentingan menyiapkan langkah strategis berupa pembangunan IPAL komunal.
Proyek lingkungan ini mendapat sokongan dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility / CSR) dari Pertamina.
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan RTH DLH Jombang, Menis Agus Muttaqin, mengungkapkan bahwa realisasi proyek kini memasuki tahap akhir koordinasi lintas sektoral.
“Insyaallah IPAL komunal siap dibangun tahun ini. Pembangunannya didukung dana CSR dari Pertamina,” ucap Menis, Kamis (24/9/2026).
Terkait dukungan pendanaan, Menis memperkirakan alokasi anggaran yang disiapkan mencapai angka signifikan.
“Kalau tidak salah, kisarannya sekitar Rp 7,5 miliar. Untuk detailnya saya kurang ingat,” ujarnya.
Menariknya, model penanganan ini mengedepankan asas gotong royong dan kemandirian. Persoalan lahan yang kerap menjadi batu sandungan dalam proyek infrastruktur publik berhasil diselesaikan secara swadaya oleh para pelaku industri tahu lokal.
“Lahannya sudah clear. Paguyuban melakukan urunan untuk membeli lahan dari warga,” terang Menis.
Agar fasilitas pengolahan limbah ini tidak mangkrak setelah dibangun, skema pengelolaan dirancang agar berkelanjutan melalui pelibatan aktif paguyuban pengusaha tahu. Mereka bahkan telah membentuk badan usaha berupa koperasi untuk mengelola operasional harian IPAL.
“Untuk biaya operasional IPAL selanjutnya akan menjadi tanggung jawab paguyuban. Paguyuban juga sudah membentuk koperasi untuk mengelola operasionalnya,” jelasnya.
Dalam hal ini, DLH Jombang mengambil posisi sebagai fasilitator dan pendamping teknis. Fokus utama pemerintah adalah memastikan teknologi yang diterapkan ramah secara finansial bagi para pengusaha lokal agar operasional berjalan tanpa hambatan.
“DLH sebagai pendamping. Kita mendampingi, membina dan mengarahkan. Ini bukan persoalan yang baru, sudah cukup lama kita upayakan penyelesaiannya, termasuk dalam pemilihan teknologi,” katanya.
Menis menutup dengan optimisme bahwa pemilihan teknologi tepat guna yang telah dikoordinasikan dengan kementerian terkait akan menjadi kunci sukses penyelesaian limbah tahu di Jombang secara permanen.
“Teknologi ini yang kita usulkan ke kementerian untuk bisa digunakan. Harapannya, biaya operasionalnya murah sehingga memudahkan paguyuban dalam menjalankan IPAL tersebut,” pungkasnya. (**)
Editor: Syaiful Aries