SURABAYA, SJP – Pemerintah pusat menaikkan alokasi anggaran untuk program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur menjadi Rp 91,57 miliar pada tahun anggaran 2026. Angka ini mencatatkan kenaikan signifikan sebesar 88,95% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Peningkatan dukungan fiskal tersebut dilakukan di tengah tantangan meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Jawa Timur, yang hingga pertengahan Oktober 2026 telah mencakup area lebih dari 10.800 hektare.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Jawa Timur, Saiful Islam, menjelaskan bahwa tambahan anggaran ini difokuskan untuk memperkuat pengelolaan kawasan hutan, konservasi sumber daya alam, serta penegakan hukum kehutanan.
“Alokasi program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Jawa Timur tahun 2026 merupakan yang tertinggi dalam enam tahun terakhir,” ujar Saiful, Kamis (12/11/2026).
Berdasarkan data DJPb Jawa Timur, pagu anggaran program tersebut melonjak dari Rp 48,46 miliar pada 2025 menjadi Rp 91,57 miliar pada 2026. Dengan demikian, terdapat penambahan alokasi sekitar Rp 43,11 miliar.
Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut disalurkan melalui sejumlah satuan kerja (satker) di bawah Kementerian Kehutanan. Beberapa instansi penerima alokasi terbesar meliputi:
Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Brantas-Sampean: Rp 18,47 miliar
Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara: Rp 16,34 miliar
Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru: Rp 12,92 miliar
Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII Surabaya: Rp 11,44 miliar
Balai Taman Nasional Baluran: Rp 9,37 miliar
Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur: Rp 9,21 miliar
Balai Taman Nasional Meru Betiri: Rp 8,25 miliar
Balai Taman Nasional Alas Purwo: Rp 5,57 miliar
Kenaikan anggaran yang cukup mencolok juga terjadi pada sejumlah unit pengelola kawasan konservasi. Pagu anggaran Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru meningkat hingga 299% dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, anggaran Balai Taman Nasional Baluran naik sebesar 214%, dan Balai Taman Nasional Meru Betiri bertambah 175%.
Lonjakan anggaran ini menjadi krusial mengingat luas karhutla di Jawa Timur justru menunjukkan tren peningkatan. Sepanjang Januari hingga 14 Oktober 2026, total luas kebakaran hutan dan lahan di provinsi ini tercatat mencapai 10.835 hektare, lebih luas dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang mencatatkan angka 10.667 hektare.
Luas kebakaran tersebut setara dengan sekitar 5,36% dari total karhutla nasional yang mencapai 202.010 hektare. Kondisi ini menggarisbawahi bahwa penanganan karhutla bukan sekadar upaya perlindungan kawasan hutan, melainkan juga menyangkut aspek keselamatan masyarakat dan pelestarian lingkungan secara menyeluruh.
Kendati demikian, realisasi penyerapan anggaran program pengelolaan hutan berkelanjutan ini masih tergolong rendah. Hingga September 2026, tingkat penyerapan anggaran baru mencapai 34,47% dari total pagu yang ditetapkan.
Menanggapi hal tersebut, Saiful menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan kegiatan serta optimalisasi pemanfaatan APBN agar kenaikan anggaran ini dapat memberikan dampak yang nyata di lapangan.
“Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat upaya pengendalian karhutla sekaligus menjaga kelestarian ekosistem hutan di Jawa Timur secara optimal,” tandasnya. (**)
Sumber: Beritasatu.com
Editor: Syaiful Aries

