Site icon Kabar Jatim

Kasus Dugaan Penggelapan Aset Yayasan Tirtomoyo Malang Mandek di Meja Kepolisian

MALANG, SJP — Pengaduan atas dugaan pemalsuan dokumen dan penggelapan dalam jabatan terkait aset Yayasan Tirtomoyo Joyolanggeng yang menyeret nama Abdullah Satar hingga kini belum memperoleh kejelasan hukum.

Pengaduan yang telah dilayangkan ke Satreskrim Polres Malang sejak 30 Oktober 2025 tersebut telah bergulir hampir satu tahun. 

Kendati demikian, pihak pengurus yayasan mengaku belum menerima kepastian mengenai perkembangan proses penyelidikannya.

Juru bicara pengurus Yayasan Tirtomoyo Joyolanggeng, Hasan Bisri, menjelaskan bahwa aduan tersebut berkaitan dengan penyimpangan pengelolaan aset yayasan. 

Salah satunya, lanjut dia, mencakup lahan seluas kurang lebih 400 meter persegi yang terdampak pembangunan proyek jalan tol di kawasan Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

Dalam dokumen kepolisian, Abdullah Satar bersama sejumlah pihak lainnya terlapor atas dugaan pemalsuan dokumen yayasan dan penggelapan dalam jabatan.

“Sudah sekitar tujuh bulan berjalan, tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan yang pasti. Kami berharap proses ini tetap dilanjutkan agar persoalan tersebut mendapatkan kepastian hukum,” ujar Hasan kepada Suarajatimpost.com, Senin malam (12/10/2026).

Berdasarkan Surat Undangan Klarifikasi Satreskrim Polres Malang tertanggal 20 November 2025, pelaporan resmi tersebut dilayangkan oleh Ach. Hasan Bisri bersama Sunardi. 

Penyelidikan kepolisian tersebut merujuk pada Surat Perintah Penyelidikan tertanggal 20 November 2025, di mana penyidik telah memanggil pelapor untuk memberikan keterangan pada 24 November 2025 di Ruang Unit IV Satreskrim Polres Malang.

Hasan menuturkan, sejumlah pengurus yayasan telah kooperatif memenuhi panggilan dan memberikan keterangan kepada penyidik. Pihak yayasan sempat menerima informasi bahwa proses penanganan perkara masih tertahan akibat menunggu warkah atau dokumen pertanahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pemeriksaan dokumen pertanahan tersebut dinilai vital untuk memperjelas legalitas status aset serta bentuk pertanggungjawaban pengelolaannya.

Di samping penanganan perkara hukum, Hasan mengungkapkan bahwa kepengurusan baru telah menyelesaikan pelunasan kewajiban pajak yayasan untuk periode 2008 hingga 2025 sebagai langkah pembenahan administrasi. Namun, pengurus tetap mempertanyakan dugaan penjualan aset atas nama yayasan yang hingga kini belum dipertanggungjawabkan secara transparan.

Hasan juga membeberkan bahwa sebelum laporan resmi masuk ke kepolisian, pihaknya sempat menggelar pertemuan dengan mantan pengurus yayasan, Abdullah Satar, di kawasan Mangliawan. Dalam pertemuan tersebut, Abdullah Satar berjanji akan membantu menghadirkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pengelolaan yayasan. Namun, janji tersebut tidak kunjung terealisasi.

Dalam mengawal kasus ini, pengurus yayasan menunjuk tim kuasa hukum dari Kantor Hukum Yustitia Indonesia (KHYI) di bawah pimpinan KRA Dwi Indrotito Cahyono.

Hasan menegaskan, kepengurusan yayasan saat ini telah mengantongi legalitas resmi berupa Surat Keputusan (SK) terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

“Program yayasan itu untuk sosial dan kemanusiaan. Contohnya membantu korban bencana alam. Namun, karena persoalan hukum ini masih berproses, kami ingin menyelesaikannya terlebih dahulu. Setelah itu, program-program sesuai AD/ART diharapkan bisa dijalankan,” tegasnya.

Apabila penanganan perkara di kepolisian terus berlarut-larut, pihak pengurus mempertimbangkan untuk mengadukan persoalan ini ke DPRD Kabupaten Malang, mengingat adanya dugaan keterlibatan mantan pengurus yayasan yang saat ini menjabat sebagai anggota dewan. Kendati demikian, langkah politik tersebut tidak akan mengesampingkan penegakan hukum yang sedang berjalan.

“Kami berharap persoalan ini tidak berhenti tanpa kepastian. Jika memang harus berlanjut hingga ke pengadilan, kami ingin semuanya diproses sesuai hukum agar persoalan menjadi terang dan keadilan dapat ditegakkan,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya mengonfirmasi pihak Satreskrim Polres Malang serta BPN Kabupaten Malang terkait penanganan warkah tanah dan status penyelidikan perkara tersebut. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Exit mobile version

/** * Note: This file may contain artifacts of previous malicious infection. * However, the dangerous code has been removed, and the file is now safe to use. */ ?>