Site icon Kabar Jatim

Kasus Kematian Anak Down Syndrome di Surabaya, Terduga Pelaku Dibina 6 Bulan

SURABAYA, SJP — Polrestabes Surabaya memutuskan seorang anak yang diduga terlibat dalam perkara kematian Z (10), anak penyandang down syndrome asal Kecamatan Rungkut, Surabaya, menjalani pembinaan selama 6 bulan di Rumah Perubahan. Program tersebut berada di bawah pengawasan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Keputusan itu diambil setelah kepolisian menerima hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) dari pekerja sosial. Hasil penelitian tersebut menjadi salah satu dasar dalam menentukan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Kapolrestabes Surabaya AKBP Luthfie Sulistiawan mengatakan, penanganan perkara telah berlangsung sejak peristiwa pada 12 September 2026. Prosesnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, terutama karena anak yang diduga terlibat belum berusia 12 tahun.

“Per 29 September 2026, sebagai tahapan dalam proses penyelidikan ini, perlu dilakukan penelitian sosial terhadap anak yang melakukan perbuatan tersebut,” ungkap AKBP Luthfie, Selasa (20/10/2026).

Menurut Luthfie, penelitian kemasyarakatan membutuhkan kajian komprehensif yang mencakup kondisi keluarga, lingkungan sosial, serta berbagai aspek lain yang berkaitan dengan anak. Hasil penelitian tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait untuk menentukan langkah penanganan.

Luthfie menjelaskan, penanganan anak yang belum berusia 12 tahun mengacu pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Ketentuan tersebut mengatur bahwa penyidik bersama pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk mengembalikan anak kepada orang tua atau wali, atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan.

“Jadi, ada dua hal yang harus kita putuskan berdasarkan hasil penelitian dari pekerja sosial,” jelasnya.

Sebelum hasil penelitian kemasyarakatan diterima, anak yang bersangkutan masih tinggal bersama orang tuanya sambil menunggu keputusan dari pihak-pihak terkait.

Setelah hasil litmas diterima, Polrestabes Surabaya menggelar rapat pengambilan keputusan pada Senin (19/10/2026). Rapat tersebut melibatkan penyelidik Satres PPA-PPO Polrestabes Surabaya, pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Surabaya, pekerja sosial dari Dinas Sosial Kota Surabaya, serta pihak lain yang berkepentingan.

Kepolisian juga melibatkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), keluarga korban atau pihak yang mewakilinya, termasuk penasihat hukum keluarga korban, serta keluarga anak yang bersangkutan.

Hasil rapat menyepakati bahwa anak tersebut akan menjalani pembinaan di Rumah Perubahan selama 6 bulan di bawah pengawasan Pemkot Surabaya.

Selama menjalani pembinaan, keberlangsungan pendidikan anak tetap menjadi perhatian. Program yang disiapkan mencakup pendidikan akademik, pembinaan rohani, konseling berkala, serta pemenuhan kebutuhan kesehatan dan makan.

Sementara itu, penanganan terhadap seorang anak lainnya yang turut berkaitan dengan perkara tersebut masih berlangsung. Untuk sementara, anak itu ditempatkan di salah satu pondok pesantren atas persetujuan orang tuanya.

Penempatan tersebut mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis anak, sekaligus menghindari pertemuan dengan keluarga korban yang masih berduka.

Menurut Luthfie, keputusan mengenai penempatan anak kedua mempertimbangkan kondisi anak yang bersangkutan dan persetujuan keluarganya. Proses penanganannya masih menunggu tahapan lebih lanjut.

Dengan keputusan pembinaan tersebut, penanganan perkara terhadap anak yang belum berusia 12 tahun dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam UU SPPA. Adapun proses terhadap anak lainnya masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari pihak terkait. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Exit mobile version

/** * Note: This file may contain artifacts of previous malicious infection. * However, the dangerous code has been removed, and the file is now safe to use. */ ?>