KOTA MALANG, SJP – Saat suhu politik di tingkat nasional kian memanas, DPD Partai Golkar Kota Malang justru memilih menepi dari arus polemik elite. Kader di tingkat akar rumput dipastikan tetap tenang dan memprioritaskan pelayanan publik di daerah.
Ketua DPD Partai Golkar Kota Malang, Djoko Prihatin, mengonfirmasi bahwa hingga kini pihaknya belum menerima instruksi khusus dari DPP, sehingga fokus utama dialihkan sepenuhnya untuk penguatan ekonomi warga.
“Sampai sekarang belum ada arahan apa pun dari pusat. Kami di daerah diminta fokus menjalankan tugas dan menjaga kesolidan serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Djoko di hadapan warga saat menggelar agenda serap aspirasi di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Rabu (4/11/2026).
Menyikapi kekosongan instruksi pusat tersebut, Djoko yang juga duduk sebagai Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Malang menegaskan bahwa partainya memilih untuk tidak terseret dalam arus polemik elite nasional.
Bagi mereka, prioritas utama saat ini adalah menjawab persoalan riil di akar rumput, mulai dari pemulihan ekonomi hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Fokus kami jelas, bagaimana menggerakkan roda ekonomi di Kota Malang dan melayani warga sebaik-baiknya. Urusan di tingkat atas tidak perlu mengganggu kerja-kerja kerakyatan di sini,” tegasnya.
Meski demikian, Djoko tidak menampik rasa prihatinnya terhadap kegaduhan yang kerap terjadi di lingkaran elite politik pusat. Menurutnya, tensi tinggi tersebut kerap diperparah oleh arus informasi yang kurang terkontrol di ruang publik digital.
Ia mengingatkan agar benturan kepentingan di tingkat nasional tidak sampai merusak jalinan kerukunan sosial di daerah.
“Kami tentu menyayangkan situasi di level elite. Terlebih lagi, masyarakat kita saat ini sangat rentan terpengaruh oleh arus informasi di media sosial,” ungkapnya.
Untuk itu, politisi senior Golkar ini mengimbau warga Malang agar tetap jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi-narasi pecah belah yang berseliweran di dunia maya.
Ia menutup dengan menekankan pentingnya soliditas lintas sektor. Sinergi antara legislatif (DPRD), eksekutif (Pemkot Malang), dan seluruh elemen politik lokal harus tetap terjaga agar roda pemerintahan dan kebijakan pro-rakyat tidak tersandera oleh intrik politik nasional. (*)
Editor : Rizqi Ardian

