Site icon Kabar Jatim

KPK Bakal Periksa Menteri ATR Nusron Wahid Soal Suap HGB Rp106,3 Miliar

SUARAJATIMPOST.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memanggil dan memeriksa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. 

Pemeriksaan tersebut dilakukan guna mendalami alur perintah serta aliran dana suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) Summarecon Bogor dan transaksi pertanahan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang mencapai Rp 106,3 miliar.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa rencana pemeriksaan terhadap Nusron Wahid mengemuka setelah penyidik menangkap dan menetapkan empat orang kepercayaan sang menteri sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT).

“Penyidik terbuka peluang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pak Menteri, saudara NW, terlebih dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ada empat orang kepercayaan yang merupakan pihak-pihak di luar struktur Kementerian ATR/BPN, tetapi kemudian punya peran yang cukup signifikan dalam alur perintah atau pun alur penerimaan uang,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (2/10/2026).

Dalam OTT tersebut, tim penyidik KPK berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai bernilai lebih dari Rp 100 miliar dari salah satu orang kepercayaan Nusron Wahid, yakni Arif Sugianto. Uang tersebut ditemukan tersimpan di dalam sejumlah koper dan kardus, serta diperkuat oleh bukti mutasi rekening berupa setoran tunai sebesar Rp 10 miliar pada 7 September 2026.

Penyidik kini tengah menelusuri penerima akhir (beneficial owner) serta dugaan aliran dana tersebut ke pihak-pihak lain, termasuk potensi keterlibatan Nurson Wahid.

“Nah, apakah uang-uang itu hanya berhenti kepada orang-orang yang diamankan pada saat peristiwa tertangkap tangan, atau kemudian juga uang itu mengalir kepada pihak-pihak lain, dan juga apakah ini perbuatan pertama atau ada perbuatan-perbuatan sebelumnya, nah ini semuanya tentu akan didalami dalam proses penyidikan perkara ini,” tandas Budi.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Masing-masing adalah Arif Sugianto (Orang kepercayaan Nusron Wahid / Pengepul uang); Fahd El Fouz Arafiq / Fahd A Rafid (Orang kepercayaan Nusron Wahid); Erwin (Orang kepercayaan Nusron Wahid / Swasta); Muhammad Fakhry (Orang kepercayaan Nusron Wahid / Swasta); Lampri (Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN); Sontang Coin Manurung (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I); Adrianto Pitojo Adi (Direktur Utama PT Summarecon); dan Rizal Pahlevi (Pihak swasta). 

Berdasarkan rekonstruksi perkara, Dirut Summarecon Adrianto Pitojo Adi diduga memberikan uang suap sebesar Rp 1,5 miliar melalui perantara kepada Erwin. Uang tersebut dimaksudkan agar Kepala Kantah Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung, membuka pemblokiran dan memecah Sertifikat HGB (SHGB) milik Summarecon.

Selain skema suap HGB Summarecon, empat orang kepercayaan Nusron Wahid tersebut juga diduga menerima aliran dana terkait pengurusan mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Kementerian ATR/BPN, serta pengurusan layanan administrasi pertanahan lainnya. Salah satunya adalah pengurusan HGB tanah yang dikelola PT Bela Parahyangan (BPA), di mana PT BPA menyerahkan “uang pengurusan” sebesar Rp 2,1 miliar kepada Erwin, yang kemudian disetorkan sebesar Rp 1,8 miliar kepada Arif Sugianto.

Penyidik KPK juga menemukan keterlibatan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Lampri. Bersama tersangka ARF, Lampri diduga menerima uang suap sebesar Rp 8 miliar yang ditemukan terbagi dalam sembilan koper merah bertuliskan namanya.

Dalam skema penampungan dana ini, Arif Sugianto bertindak sebagai pengepul utama uang dari Erwin maupun Muhammad Fakhry terkait pengurusan layanan pertanahan baik di tingkat Kantor Pertanahan (Kantah), Kantor Wilayah (Kanwil) BPN, hingga Kementerian ATR/BPN. Setelah terkumpul, uang tersebut selanjutnya diserahkan kepada Fahd El Fouz. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Exit mobile version

/** * Note: This file may contain artifacts of previous malicious infection. * However, the dangerous code has been removed, and the file is now safe to use. */ ?>