SUARAJATIMPOST.COM — Penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, kini berada dalam pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini menyusul penyitaan uang tunai sebesar Rp250 juta dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Nias yang diduga berkaitan dengan alokasi dana untuk agenda penentuan kepemimpinan tertinggi organisasi keagamaan tersebut.
KPK saat ini tengah mendalami apakah dana yang diserahkan PCNU Nias tersebut bersumber dari praktik suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa penyidik telah menerima dan menyita uang senilai Rp250 juta tersebut guna dianalisis keterkaitannya dengan aliran dana kasus korupsi pertanahan.
“Materi itu sedang didalami, dan memang ada pengembalian dari salah satu ormas, ya dan pengembalian uang tersebut juga telah dilakukan penyitaan oleh penyidik, salah satunya pengembalian uang senilai Rp250 juta. Dari pengembalian uang itu, tentu nanti penyidik akan melakukan analisis lebih lanjut bagaimana keterkaitan dengan perkara,” ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dikutip Beritasatu.com, Selasa (20/10/2026).
Penyitaan ini merupakan tindak lanjut atas inisiatif penyerahan dana dari pihak PCNU. KPK menegaskan, jika dalam proses audit dan analisis tidak ditemukan keterkaitan langsung dengan tindak pidana korupsi Kementerian ATR/BPN, maka uang tersebut akan dikembalikan.
“Jika memang dalam proses analisis yang dilakukan oleh penyidik nantinya ditemukan ini tidak terkait dengan perkara, maka penyidik juga dapat melakukan pengembalian kepada yang bersangkutan, karena memang prosesnya ini adalah inisiatif dari pihak terkait yang kemudian menyerahkan sejumlah uang Rp 250 juta itu kepada KPK, yang kemudian dilakukan penyitaan,” terang Budi.
Mengenai kerahasiaan tahap awal penelaahan laporan masyarakat terkait Muktamar di Jombang, KPK memastikan proses hukum tetap berjalan transparan kepada pihak pelapor.
“Ketika tahapan penyampaian informasi itu ada di pengaduan masyarakat, ini merupakan informasi publik yang dikecualikan untuk bisa kami sampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Namun kami pastikan bahwa informasi-informasi yang disampaikan itu menjadi bahan telaah oleh tim, menjadi bahan untuk ditindaklanjuti,” kata Budi.
“Setiap progressing, setiap tahapan dan updating-nya kami sampaikan kepada pihak pelapor sebagai bentuk transparansi sekaligus akuntabilitas proses bisnis di KPK,” tambahnya.
Dalam pengembangan penyidikan, KPK memperoleh informasi adanya dugaan pengantaran uang secara langsung dari kediaman salah satu tersangka menuju lokasi pelaksanaan Muktamar NU di Jombang. Tim penyidik terus menelusuri modus pengumpulan dana, pihak pemberi, serta aliran uang dari total barang bukti senilai Rp 106,3 miliar yang telah disita.
Saat dikonfirmasi mengenai dugaan bahwa uang tunai ratusan miliar yang disita di rumahnya disiapkan untuk kebutuhan Muktamar NU di Jombang, tersangka Arif Sugianto orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, tidak memberikan jawaban secara rinci.
“Nanti insyaallah terjawab,” ujar Arif singkat usai diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Hingga kini, penyidikan kasus suap layanan pertanahan dan pengurusan sertifikat ini terus mendalami seluruh barang bukti untuk memastikan ada atau tidaknya alokasi dana hasil tindak pidana korupsi yang mengalir ke perhelatan Muktamar NU di Jombang. (**)
Sumber: Beritasatu.com
Editor: Syaiful Aries

