PROBOLINGGO, SJP — Mengayuh sepeda tua sejauh puluhan kilometer setiap hari menjadi jalan hidup yang mesti ditempuh Indri Diyah (49). Warga yang menempati Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Bestari, Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo ini harus membanting tulang sendirian demi menghidupi tiga anaknya sejak sang suami berpulang pada 2008 silam.
Setiap pagi, Indri menyusuri jalanan kota, mendatangi sekolah, kawasan perkantoran, hingga pasar lokal untuk menawarkan kerupuk dan tisu.
Keuntungan yang tak seberapa itu diputar kembali untuk mencukupi makan sehari-hari serta membayar sewa kamar di rusunawa.
Namun, beban hidup janda tiga anak ini mendadak kian berat sejak awal Agustus 2026.
Bantuan sosial (bansos) dari pemerintah yang selama ini menjadi penopang stabilitas dapur keluarganya mendadak terhenti total.
Usut punya usut, terhentinya pencairan bansos tersebut dipicu oleh perubahan drastis pada status desil atau data statistik kesejahteraannya.
Dalam hasil pemutakhiran data nasional yang bergulir sekitar sebulan lalu, posisi Indri meloncat tajam dari yang semula berada di Desil 2 (kelompok masyarakat miskin/sangat miskin) menjadi Desil 6-10 (kelompok masyarakat mampu atau menengah ke atas).
Secara sistemik, lonjakan angka desil tersebut otomatis mendepak nama Indri dari daftar penerima manfaat bansos.
Indri mengaku pertama kali mengetahui lonjakan data tingkat kesejahteraannya dari seorang rekan, sebelum akhirnya mengonfirmasi secara mandiri melalui aplikasi resmi.
“Dahulu saya desil 2, sekarang katanya naik menjadi desil 6 sampai 10. Saya tahu dari teman, kemudian saya cek sendiri di aplikasi dan memang berubah,” kata Indri, Rabu (26/8/2026).
Dampak dari pengalihan status data tersebut langsung ia rasakan ketika jadwal pencairan dana bantuan rutin di awal bulan tidak kunjung masuk ke rekeningnya.
“Sudah beberapa kali saya tanyakan ke dinas sosial dan kelurahan, tetapi sampai sekarang masih seperti itu. Bantuan yang biasanya cair juga sekarang tidak muncul,” tuturnya.
Bagi Indri, penghasilan harian dari menjajakan kerupuk dan tisu keliling sangat riskan jika harus menopang seluruh operasional rumah tangga sendirian tanpa bantalan sosial.
“Saya setiap hari jualan dengan sepeda. Penghasilannya tidak seberapa, untuk kebutuhan sehari-hari saja. Kalau bantuan tidak ada, tentu sangat terasa. Saya berharap data saya bisa dicek lagi sesuai kondisi sebenarnya. Karena saya memang masih harus jualan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan,” ujarnya.
Menanggapi persoalan perbedaan antara kondisi faktual warga dan data administratif tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Probolinggo, Joko Santoso, memberikan penjelasan mengenai mekanisme pemutakhiran data kesejahteraan sosial.
Joko menerangkan bahwa BPS bertugas menginput serta mengolah basis data yang berasal dari berbagai kementerian dan lembaga teknis terkait. Integrasi data multidimensi inilah yang menentukan posisi desil seorang warga secara periodik.
Joko menguraikan lebih lanjut bahwa penentuan desil tidak semata-mata diukur dari nominal pendapatan harian yang kasatmata atau kasat lapangan, melainkan hasil komputasi dari berbagai indikator variabel kesejahteraan yang dihimpun lintas instansi.
“Perubahan data dari berbagai sumber memang bisa memengaruhi desil seseorang. Desil itu bisa berubah, baik naik maupun turun,” katanya. (**)
Sumber: Beritasatu.com
Editor: Syaiful Aries