SUARAJATIMPOST.COM — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi memulai implementasi pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diperoleh para pedagang online melalui platform niaga elektronik atau marketplace.
Kebijakan ini efektif berlaku per 1 Oktober 2026 dengan menunjuk empat platform besar sebagai pemungut pajak resmi.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, memaparkan bahwa keempat platform yang telah memenuhi kualifikasi kesiapan sistem serta melalui koordinasi intensif tersebut meliputi Blibli, Tokopedia, Lazada, dan Shopee. Penunjukan resmi ini telah ditetapkan sejak 24 September 2026.
“Jadi kita sudah menunjuk 24 September kemarin. Pemungutan sudah mulai dilaksanakan mulai hari ini 1 Oktober 2026, ada empat marketplace yang ditunjuk Blibli, Tokopedia, Lazada sama Shopee, dan tentu ini berdasarkan pertimbangan kesiapan sistem mereka dan juga koordinasi intensif yang sudah dilakukan dengan penyelenggara platform,” ujar Bimo dalam acara Media Gathering di Bogor, Kamis (1/10/2026).
Dalam skema penarikan pajak ini, pihak marketplace bertindak sebagai pihak ketiga yang bertugas memungut sekaligus menyetorkan PPh Pasal 22 dari setiap transaksi pedagang yang memenuhi kriteria.
Besaran tarif yang dikenakan adalah 0,5% dari peredaran bruto atau total omzet penjualan. Sebagai ilustrasi, untuk setiap transaksi senilai Rp 1 juta, pedagang akan dikenakan pemotongan pajak sebesar Rp 5.000.
Kendati demikian, pemerintah tetap berkomitmen memberikan proteksi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pelaku usaha kategori orang pribadi dengan omzet tahunan di bawah Rp 500 juta diberikan fasilitas pembebasan dari kewajiban pemungutan PPh Pasal 22 dengan cara menyampaikan surat pernyataan melalui marketplace tempat mereka berjualan.
“Penerapan PPh Pasal 22 e-commerce sebesar setengah persen tentu dengan semakin menyederhanakan mekanisme pengajuan surat pernyataan bebas untuk perlindungan UMKM yang beromzet di bawah Rp 500 juta per tahun. Khususnya selain menjaga UMKM juga menjaga daya beli masyarakat,” tegas Bimo.
Bimo menegaskan bahwa kebijakan pemungutan pajak lewat platform digital ini bukanlah jenis pungutan baru yang membebani masyarakat. Penyesuaian yang dilakukan murni berada pada aspek mekanisme pemungutan dengan mengintegrasikan sistem pada platform tempat terjadinya transaksi jual beli.
“Ini perlu kami tegaskan, bukan pajak baru dan tidak menambah beban pajak bagi para seller. Justru marketplace ini berperan untuk membantu memungut dan juga menyetor pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Lebih lanjut, penerapan regulasi ini diinisiasi untuk menciptakan transparansi, menjamin kepatuhan perpajakan, serta menghadirkan level playing field atau kesetaraan iklim usaha antara pedagang konvensional (offline) dan pedagang digital (online).
“Ini memastikan kepatuhan, memastikan transparansi dan kesetaraan antara pelaku seller di offline maupun di online, dan juga tentu memastikan bahwa kita juga semakin membersamai perkembangan ekonomi digital dengan sistem pemungutan pajak yang semakin transparent dan accountable,” imbuhnya.
Di samping menyasar transaksi e-commerce, kebijakan ini menjadi bagian dari strategi komprehensif DJP untuk memperluas basis perpajakan seiring pergeseran tren aktivitas ekonomi menuju sektor digital. Perluasan tersebut tidak hanya berfokus pada pencarian wajib pajak baru, melainkan juga mengoptimalkan kembali data wajib pajak lama yang berstatus pasif atau dormant melalui pemanfaatan sistem inti perpajakan (Coretax).
“Perluasan basis pajak ini kami definisikan selain memang menambah basis yang baru, juga mengaktivasi basis pajak yang lama yang dormant. Dengan adanya Coretax yang semakin terintegrasi kami menemukan data-data aktivitas dari si wajib pajak dormant ini. Itu juga termasuk perluasan basis yang kami lakukan hari ini,” pungkas Bimo. (**)
Sumber: Beritasatu.com
Editor: Syaiful Aries

