KOTA MALANG, SJP – Angka kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan produk politiknya kini berada di titik terendah. Pemulihan kepercayaan ini, terutama dari kelompok anak muda menjadi tantangan terbesar seluruh pimpinan parpol saat ini.
“Satu hal yang menjadi keprihatinan kita bersama adalah kepercayaan publik tentang anak muda kepada politik, partai politik, dan produk-produknya pada titik yang paling terendah saat ini,” ujar Hikmah Bafaqih, Ketua DPC PKB Kota Malang, dalam pengukuhan pengurus DPC PKB Kota Malang 2026–2031 di Hotel Savana, Kota Malang, Sabtu (17/10/2026) malam.
Dalam kepengurusan baru ini, Hikmah Bafaqih kembali dipercaya memimpin DPC PKB Kota Malang. Ia didampingi Saniman Wafi sebagai Sekretaris dan Putri Aidillah Nurfitriyah Kriswanto sebagai Bendahara, serta jajaran Wakil Ketua yang diisi oleh M. Anas Muttaqin, Damanhuri, dan Arif Wahyudi.
Acara pengukuhan tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal DPP PKB Hasanuddin Wahid, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, dua mantan Wali Kota Malang HM Anton dan Sutiaji, jajaran kiai, pimpinan lintas partai politik, Bawaslu, KPU, hingga ratusan kader dan simpatisan.
Pengukuhan ini menjadi momentum otokritik terhadap merosotnya kepercayaan publik, khususnya generasi muda, terhadap partai politik.
Hikmah Bafaqih menegaskan, PKB Kota Malang menolak cara-cara politik transaksional demi mengejar kursi legislatif maupun kekuasaan semata. Bagi PKB, legitimasi politik hanya bisa diraih melalui pelayanan nyata atau politik kehadiran di tengah masyarakat.
“Betapa kemudian nistanya kalau kursi itu kita peroleh, bukan karena kepercayaan, tapi karena sesuatu yang lain. Maka kita memulainya dengan betul-betul melakukan politik kehadiran,” tegasnya.
Guna memastikan kinerja kader dan pengurus berjalan akuntabel, DPC PKB Kota Malang mengintegrasikan sistem pemantauan berbasis aplikasi digital. Melalui sistem ini, kinerja anggota fraksi dan pengurus struktur dievaluasi secara berkala. Pengurus yang tidak menyerahkan laporan kegiatan dalam kurun tiga hari akan langsung mendapat teguran resmi dari partai.
Selain itu, PKB Kota Malang juga membenahi mekanisme “Hari Fraksi” tiap hari Jumat agar penyerapan aduan warga termasuk melalui platform media sosial seperti Live TikTok dapat ditindaklanjuti secara konkret dan terukur, bukan sekadar gimik digital.
Langkah pembaharuan ini turut dibarengi dengan komitmen sosial dan lingkungan, seperti pelibatan penyandang disabilitas dan UMKM lokal dalam setiap kegiatan partai, serta penerapan kebijakan ramah lingkungan (no plastic) di lingkungan kerja DPC PKB Kota Malang. (*)
Editor: Danu

