Site icon Kabar Jatim

Sederet Fakta Perusahaan Pengolahan Unggas di Jombang Cemari Lingkungan Sekolah

JOMBANG, SJP — Kabupaten Jombang yang selama ini menyandang predikat sebagai pusat pendidikan dan Kota Santri mendadak diguncang oleh krisis lingkungan. 

Bukan lagi mendapatkan ruang belajar yang kondusif, aman, dan nyaman, para siswa di Jombang tersebut justru harus menghadapi ancaman kesehatan akibat paparan limbah industri yang masuk ke lingkungan sekolah.

Temuan bukan hanya berdampak pada lumpuhnya kegiatan belajar mengajar, namun juga ditemukan penyimpangan fungsi bangunan, kejanggalan administratif legalitas perusahaan, hingga alih fungsi lahan yang disoal dari berbagai kalangan. 

Berdasarkan penelusuran Suarajatimpost.com, berikut fakta-fakta mengenai pencemaran lingkungan yang menyeret aktivitas perusahaan pengolahan unggas di Jombang:

Aktivitas Belajar Mengajar Lumpuh Total di SMP Negeri 4 Jombang

Persoalan lingkungan ini pertama kali mencuat ke permukaan setelah aktivitas pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Jombang yang berlokasi di Banjardowo (berdekatan dengan pabrik) lumpuh total. 

Para siswa dan guru harus berhadapan dengan paparan aroma busuk yang sangat menyengat selama berhari-hari.

Puncak pencemaran udara tersebut terjadi pada hari ketiga ketika bau mencapai titik yang tidak lagi dapat ditoleransi oleh tubuh manusia. 

Dampaknya, para siswa disebut mengalami sesak napas, mual, hingga muntah-muntah, sementara para tenaga pendidik tidak sanggup melaksanakan kegiatan belajar di dalam kelas.

“Siswa sampai mual dan muntah-muntah, guru-guru juga tidak sanggup mengajar di dalam kelas. Karena mengutamakan kesehatan dan keselamatan anak-anak, saya langsung berkoordinasi dengan dinas untuk mengizinkan pembelajaran dialihkan secara daring,” ungkap Kepala SMPN 4 Jombang, Slamet Agus Tri Prastyo, saat memberikan keterangan kepada awak media, Senin (28/9/2026).

Menindaklanjuti laporan tersebut, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jombang bersama Puskesmas Pulolor mendatangi SMP Negeri 4 Jombang pada Kamis (1/10/2026) untuk menyelidiki dugaan gangguan kesehatan yang dialami para siswa akibat paparan bau menyengat dari limbah pabrik pemotongan ayam PT Jombang Pangan Nusantara (JPN). 

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kemas) Dinkes Kabupaten Jombang, dr. Fitrijah, menjelaskan bahwa kedatangan tim medis bertujuan melakukan penyuluhan kesehatan lingkungan sekolah serta penyuluhan pangan sehat.

“Hari ini kami dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas Pulolor datang ke sekolah untuk melakukan yang pertama, kami melakukan penyuluhan, penyuluhan tentang kesehatan lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan penyuluhan tentang pangan sehat,” ujar dr. Fitrijah, Kamis (1/10/2026).

Selain penyuluhan, pihak Dinkes juga melakukan sampling pemeriksaan medis untuk memastikan kondisi riil para siswa serta memverifikasi ada atau tidaknya gejala sisa akibat paparan limbah. Meskipun demikian, dr. Fitrijah menyatakan bahwa pihaknya belum pernah menerima laporan langsung terkait keluhan mual-mual dari para siswa.

“Kami belum pernah menerima keluhan dari siswa. Jadi kami cuman melihat dari berita, bahwa diberitakan bahwa keluhannya adalah siswa mual-mual,” ungkapnya.

Sementara itu, petugas Dinkes Jombang yang turut mendampingi, Wiwit, menambahkan bahwa paparan bau yang terjadi secara terus-menerus di lingkungan sekolah berpotensi menurunkan kenyamanan belajar serta mengganggu konsentrasi siswa, mirip dengan penurunan fungsi indra akibat paparan ekstrim secara berkelanjutan.

“Kalau dampak dari bau, itu kalau secara pas awal itu pastinya kan bikin pusing ya, pusing, mengganggu konsentrasi seperti itu. Namun kalau lama, lama, lamanya lama dalam jangka waktu yang lama-lama, pasti yang pertama kan menurunkan apa ya, indra penciumannya, kan karena baunya kan terus-terusan,” ujar Wiwit.

Penyimpangan Fungsi Bangunan, Dari Tempat Pengemasan Menjadi Pencucian Unggas

Berdasarkan hasil peninjauan dan investigasi di lapangan, pihak sekolah mendapati adanya aktivitas mencurigakan di sebuah bangunan megah yang berdiri tepat berdempetan dengan area institusi pendidikan tersebut.

Fasilitas yang awalnya diindikasikan dan diizinkan hanya berfungsi sebagai tempat pengemasan, dalam praktiknya justru bergeser menjadi tempat pencucian unggas. 

Akibat pergeseran fungsi tanpa standar pengolahan limbah yang memadai ini, limbah cair dari aktivitas pembersihan tersebut meluber, menyumbat saluran air, dan memicu pencemaran bau busuk yang menyengat.

“Fasilitas di sini seharusnya hanya untuk pengemasan ayam, bukan tempat pencucian. Tapi ternyata pekerja melakukan pencucian di lokasi ini sehingga limbah cairnya menyumbat dan meluap,” terang Agus.

Kejanggalan Administratif dan Identitas Perusahaan

Berdasarkan penelusuran lebih mendalam, sumber aroma busuk tersebut mengarah pada aktivitas pemotongan dan pengolahan unggas yang diidentifikasikan berkaitan dengan PT Jombang Pangan Nusantara (JPN) di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang. Kendati demikian, penelusuran administratif menemukan sejumlah kejanggalan identitas badan usaha.

Berdasarkan data pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), entitas dengan nama perseroan terbatas PT Jombang Pangan Nusantara tercatat beralamat di Jalan Raya Narogong Nomor 643, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, di lapangan sempat mencuat nama badan usaha non-badan hukum berupa CV Java Pangan Nusantara yang berlokasi di Dusun Sumbernongko, Desa Denanyar, Kabupaten Jombang, di mana entitas berbadan hukum PT dengan nama serupa tidak ditemukan dalam database resmi Ditjen AHU.

Alih Fungsi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Pengakuan Perangkat Desa

Informasi yang dihimpun, sebenarnya ada persoalan status hukum pertanahan dari lokasi berdirinya bangunan pabrik tersebut. Diketahui bahwa lahan tempat berdirinya fasilitas industri tersebut sebelumnya berstatus sebagai Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Namun demikian, status lahan tersebut berhasil berubah fungsi setelah mengantongi rekomendasi resmi dari Kementerian ATR/BPN. 

Berdasarkan keterangan dari berbagai sumber, kepemilikan dan operasional perusahaan tersebut dikaitkan dengan pasangan suami istri Ibrahim Attamimi dan Anisa Maria yang beralamatkan di Desa Pulolor, Jombang.

Kepala Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang, Samsudin Arief, menegaskan bahwa sejak awal dirinya tidak pernah tahu-menahu soal rencana pembangunan pabrik pengolahan ayam yang kini berdiri persis di samping SMPN 4 Jombang itu.

“Dari awal saya tidak pernah tahu kalau pemilik pabrik akan membangun pabrik. Dari awal saya tidak tahu,” ujar Arief saat dikonfirmasi, Kamis (1/10/2026).

Ia mengaku hanya mendengar kabar adanya pabrik di wilayahnya, namun tidak pernah ada pemberitahuan maupun laporan resmi yang masuk ke Kantor Desa Banjardowo, termasuk perizinan lingkungan.

Gelombang Protes dan Langkah Dinas Lingkungan Hidup

Gelombang protes dari masyarakat atas terganggunya hak ekologis dan pendidikan yang sehat direspons oleh Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi PT JPN.

Kepala DLH Kabupaten Jombang, Miftahul Ulum, membenarkan bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya aktivitas atau pekerjaan tambahan yang dinilai tidak sesuai dengan tata ruang maupun peruntukan bangunan.

“Dari informasi teman-teman di lapangan, ditemukan kegiatan yang tidak sesuai tata ruang. Ada pekerjaan tambahan yang tidak sesuai tata ruang dan itu kita tutup,” ujarnya.

Ia menjelaskan, petugas juga menemukan sejumlah peralatan yang digunakan untuk proses produksi yang tidak sesuai dengan izin awal bangunan sebagai gudang.

“Temuannya ada alat untuk proses produksi, ada mixer sama laser. Sebetulnya izinnya untuk gudang, tetapi ditemukan alat-alat produksi yang tidak sesuai tata ruang,” jelas Ulum.

Meski demikian, saat sidak tidak dilakukan penyegelan terhadap pabrik, melainkan petugas hanya meminta peralatan yang digunakan untuk kegiatan produksi tersebut dipindahkan.

Bersamaan saat sidak, nampak pemilik PT Jombang Pangan Nusantara berada di lokasi, namun enggan dikonfirmasi dan diwawancarai oleh wartawan. 

Di sisi lain, Bupati Jombang Warsubi juga memberikan perhatian setelah menerima laporan mengenai insiden bau menyengat yang melumpuhkan SMPN 4 Jombang. 

Ia menegaskan bahwa seluruh aktivitas usaha di wilayahnya wajib tunduk pada koridor regulasi dan memerintahkan DLH untuk melakukan penindakan tegas.

“Matur nuwun informasi nipun, kemarin sudah kami perintahkan DLH terkait meniko,” kata Warsubi.

Desakan Evaluasi Perizinan Menyeluruh

Menanggapi polemik yang meresahkan ini, pakar hukum asal Jombang, Dr. Solikin Rusli, mendesak Pemerintah Kabupaten Jombang untuk tidak bersikap reaktif semata. 

Ia meminta pemerintah melakukan penelusuran kronologi historis secara objektif untuk menguji aspek prioritas waktu pendirian antara institusi pendidikan dan fasilitas industri tersebut.

Menurut Solikin, apabila SMPN 4 Jombang terbukti berdiri lebih dahulu dibandingkan fasilitas industri tersebut, maka pemerintah wajib mempertimbangkan ulang dasar hukum dan kelayakan penerbitan izin bagi PT JPN untuk beroperasi di zona penyangga fasilitas publik. 

Ia juga mengingatkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri yang mengatur batas minimum jarak aman antara kawasan industri dengan permukiman atau fasilitas pendidikan minimal sejauh dua kilometer.

Lebih lanjut, Solikin mendesak agar proses birokrasi penerbitan izin dan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dibuka secara transparan kepada publik guna menguak pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Meski demikian, Solikin tetap menekankan pentingnya objektivitas dalam menjaga iklim investasi daerah agar pemerintah mampu menyeimbangkan antara perlindungan hak ekologis dunia pendidikan dan keberlangsungan sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja lokal.

“Orang-orang yang memberikan izin seharusnya yang dipersoalkan. Ketika izinnya bermasalah, layak dicabut atau apa, dan yang lebih penting lagi adalah siapa yang membuat izin itu,” pungkas Solikin. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Exit mobile version

/** * Note: This file may contain artifacts of previous malicious infection. * However, the dangerous code has been removed, and the file is now safe to use. */ ?>