MOJOKERTO, SJP — Sebuah rekaman video yang memperlihatkan teguran antara petugas penghulu dan fotografer saat prosesi akad nikah di Dusun Gayaman, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Sabtu (10/10/2026), menjadi viral di media sosial.
Peristiwa tersebut ternyata berawal dari kesalahpahaman di lapangan antara Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojoanyar, Baharudin, dengan M. Arwani, fotografer dari Shankara Project.
Fakta pemicu perselisihan terjadi ketika pihak fotografer meneruskan pesan dari calon pengantin perempuan terkait alur dokumentasi seusai akad nikah. Pesan tersebut ditanggapi oleh Baharudin yang menilai koordinasi prosedur pelaksanaan akad nikah berada di bawah wewenang KUA dan wali nikah.
“Masa tukang foto yang mengatur pemerintah (petugas penghulu),” kata Baharudin sebagaimana dikutip dalam video yang diunggah akun Shankara Project.
Menanggapi respon publik atas video yang beredar, Baharudin secara terbuka menemui pihak fotografer pada Ahad (11/10/2026) untuk menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf. Momen penyelesaian secara kekeluargaan ini turut diunggah ke media sosial.
Baharudin menjelaskan bahwa saat kejadian, situasi di lapangan dipengaruhi oleh sejumlah kendala teknis dan keterbatasan waktu akibat keterlambatan jadwal dari rencana awal.
“Saya minta maaf. Dalam pelayanan saya sesuai SOP, tetapi ada kendala di TKP. Ada miskomunikasi antara saya, fotografer, dan calon pengantin,” ujar Baharudin, Senin (12/10/2026).
Ia merinci bahwa sebelum prosesi dimulai, perangkat pengeras suara di lokasi sempat tidak berfungsi. Selain itu, pihak KUA telah menunggu lebih dari 30 menit dari jadwal yang ditentukan, sementara terdapat agenda pelayanan akad nikah di lokasi lain yang harus dihadiri.
“Rencana awal berubah karena sudah lewat setengah jam. Akhirnya kami ambil opsi yang disepakati wali nikah. Namun, ternyata calon pengantin perempuan juga komunikasi dengan fotografer. Intinya kami miskomunikasi,” jelasnya.
Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Mojokerto turut merespons dinamika tersebut dengan memanggil Kepala KUA Mojoanyar guna dimintai keterangan dan evaluasi internal.
Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Mojokerto, Muhibbudin, menegaskan bahwa peristiwa ini merupakan bentuk kendala komunikasi antarpihak yang bertugas dalam momen pernikahan.
“Secara substansi memang terjadi miskomunikasi antara pihak-pihak yang berkontribusi dalam peristiwa sakral akad nikah tersebut,” ujar Muhibbudin.
Sebagai bagian dari penegakan tata kelola pelayanan publik dan prosedur administratif, Kemenag Kabupaten Mojokerto telah menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk dilaporkan ke Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, serta memberikan teguran tertulis kepada yang bersangkutan.
“Sudah masuk ranah punishment. Sudah kami laporkan ke kanwil. Kami juga sudah memberikan teguran tertulis kepada yang bersangkutan,” pungkas Muhibbudin. (**)
Sumber: Beritasatu.com
Editor: Syaiful Aries

