Meski Tanpa Ijazah SMA, Gibran Tetap Sah jadi Wakil Presiden

SUARAJATIMPOST.COM — Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi mengeluarkan putusan menolak seluruh eksepsi dan permohonan yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming saat mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. 

Di balik putusan penolakan tersebut, persidangan mengungkap fakta administratif terkait ketiadaan ijazah formal luar negeri yang setara dengan tingkat SMA bagi Gibran, yang kemudian memicu perdebatan mengenai legitimasi pencalonannya hingga ia kini menduduki kursi Wakil Presiden.

Dalam persidangan yang digelar di Gedung I MK, Jakarta, majelis hakim menilai bahwa para pemohon yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil, partai politik, hingga perseorangan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi mengungkapkan bahwa dokumen yang dilampirkan terkait pendidikan luar negeri Gibran bukanlah ijazah formal, melainkan dokumen penunjang seperti certificate of attendance, academic record, dan explanation of grades.

Anggota MK, Arsul Sani, menjelaskan fakta persidangan tersebut dalam pemaparan majelis. “Fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan dirjen pendidikan dasar dan menengah dalam persidangan yang menerangkan tidak terdapat bukti dokumen ijazah yang dilampirkan sebagai dokumen pendukung surat penyertaan ijazah luar negeri, melainkan certificate of attendance dan dokumen lain seperti academic record dan explanation of grades,” jelas anggota MK Arsul Sani.

Kendati demikian, ketiadaan dokumen ijazah formal tingkat SMA atau sederajat tersebut tidak serta-merta membuat Mahkamah dapat menjatuhkan sanksi pembatalan atau diskualifikasi terhadap posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penilaian mengenai keabsahan dan pemenuhan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden berada di luar koridor kewenangan absolut MK dalam memutus skara hasil pemilu melalui petitum pemohon tersebut. Penilaian administratif semacam itu dikembalikan kepada lembaga yang memiliki wewenang khusus.

Anggota MK lainnya, Adies Kadir, menegaskan pembatasan wewenang tersebut. “Dengan demikian perihal fakta yang didapatkan mahkamah berkenaan dengan tidak adanya ijazah di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah SMA menjadi ranah lembaga yang memiliki kewangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden/cawapres,” tambah anggota MK lainnya Adies Kadir.

Sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo juga mengetuk palu persidangan dengan menyatakan bahwa pokok permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

“Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” ujar Ketua MK Suhartoyo dalam sidang di Gedung MK, dikutip Beritasatu.com, Selasa (6/10/2026).

Dengan putusan ini, polemik administratif terkait dokumen pendidikan Gibran Rakabuming menemui titik akhir secara yudisial di Mahkamah Konstitusi, yang sekaligus memastikan posisinya sebagai Wakil Presiden tetap sah secara hukum tata negara tanpa ada perubahan status jabatan. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

/** * Note: This file may contain artifacts of previous malicious infection. * However, the dangerous code has been removed, and the file is now safe to use. */ ?>