SURABAYA, SJP–Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, untuk menetapkan upah minimum tahun 2027 berdasarkan ketentuan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Desakan ini muncul karena besaran upah minimum di Jawa Timur saat ini dinilai masih terpaut jauh di bawah standar kebutuhan hidup pekerja.
Langkah KSPI tersebut merujuk pada data ekonomi terbaru yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan melalui Surat Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.
Dokumen tersebut memuat rincian data KHL, kondisi ekonomi, serta ketenagakerjaan sebagai rujukan penetapan upah minimum 2027 bagi seluruh gubernur di Indonesia.
Berdasarkan data kementerian tersebut, nilai KHL Provinsi Jawa Timur pada 2026 mencapai Rp3,74 juta, sedangkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2026 tercatat hanya sebesar Rp2,44 juta. Artinya, terdapat kesenjangan atau selisih sebesar Rp1,29 juta per bulan yang harus ditanggung oleh para pekerja.
Sekretaris Perwakilan Daerah (Perda) KSPI Provinsi Jawa Timur, Jazuli, menegaskan bahwa ketimpangan tersebut membuktikan upah yang diterima buruh saat ini belum mampu memenuhi standar penghidupan yang layak.
“Buruh tidak boleh terus-menerus dipaksa hidup dengan upah murah, sementara kebutuhan hidup terus meningkat. Upah minimum harus menjadi instrumen untuk menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya,” ungkap Jazuli, Kamis (19/11/2026).
Sebagai bentuk pengawalan aspirasi, sekitar 1.000 buruh dari berbagai daerah di Jawa Timur yang tergabung dalam KSPI dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Jawa Timur pada Jumat (20/11/2026) siang. Massa akan mendesak Pemprov Jatim menerbitkan kebijakan pengupahan yang berpihak pada kesejahteraan pekerja dan sejalan dengan regulasi yang berlaku.
Dalam aksi tersebut, Perda KSPI Jawa Timur akan menyampaikan empat poin tuntutan utama kepada Gubernur Jawa Timur:
1. Menetapkan UMP Jawa Timur 2027 minimal sebesar Rp3,74 juta.
2. Menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Jawa Timur 2027 minimal sebesar Rp3,92 juta.
3. Menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Timur 2027 sesuai ketentuan KHL dengan indeks tertentu sekurang-kurangnya 1,00.
4. Menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Jawa Timur 2027 tanpa mengurangi nilai rekomendasi dari bupati maupun wali kota.
Perda KSPI Jawa Timur menekankan bahwa perjuangan kenaikan upah ini bukan sekadar menuntut peningkatan nominal semata, melainkan upaya menegakkan hak konstitusional pekerja untuk memperoleh penghidupan yang layak.
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati oleh pemilik modal dan kelompok tertentu. Buruh sebagai salah satu penggerak utama roda perekonomian juga harus merasakan hasil pertumbuhan tersebut melalui peningkatan kesejahteraan dan daya beli,” ujar Jazuli.
“Oleh karena itu, gubernur Jawa Timur diharapkan tidak mengabaikan aspirasi kaum buruh dan menggunakan kewenangannya untuk menetapkan kebijakan upah minimum tahun 2027 yang berpihak kepada kepentingan pekerja,” tutupnya. (**)
Sumber: Beritasatu.com
Editor: Syaiful Aries