Kamera CCTV Kota Dipadamkan di Tengah Riuh Demonstrasi Mahasiswa di Malang

KOTA MALANG, SJP — Aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya (AMARAH BRAWIJAYA) di kawasan Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Malang pada Rabu (21/10/2026) diwarnai kejanggalan. 

Portal fasilitas pemantau publik (CCTV online) milik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang mendadak menayangkan rekaman tunda (delay) sebelum akhirnya mati total saat demonstrasi memuncak.

Berdasarkan pantauan di lokasi, ribuan mahasiswa berpakaian serba hitam memadati kawasan Tugu di depan Gedung DPRD Kota Malang sejak siang hari. 

Massa membentangkan spanduk bertuliskan, “Perbaiki Ekonomi Rakyat! Bangun Persatuan! Lawan Militerisme Oligarki!” sebagai bentuk kritik terhadap arah kebijakan nasional.

“Perubahan kebijakan perlu menyentuh kebutuhan dasar rakyat dan memperkuat keadilan sosial,” tegas AMARAH BRAWIJAYA di lokasi aksi.

Dalam aksinya, AMARAH BRAWIJAYA merangkum aspirasi masyarakat ke dalam tujuh tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah. 

Pertama adalah pemulihan lingkungan dan penanganan bencana. Mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional, memulihkan ekosistem yang rusak, mencabut konsesi perusahaan pencemar, serta menjamin pemulihan hak-hak korban bencana.

Kedua adalah menuntut kenaikan upah, perluasan kesempatan kerja yang layak, serta penghapusan sistem kerja kontrak dan alih daya (outsourcing).

Ketiga menuntut pelaksanaan reforma agraria secara menyeluruh guna memperluas akses petani dan nelayan terhadap sumber daya agraria demi meningkatkan kesejahteraan mereka.

Mendesak pemerintah mengurangi tekanan biaya hidup masyarakat melalui penurunan harga barang kebutuhan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM), serta menekan beban pajak.

Menuntut penghentian pemborosan anggaran negara, mengoptimalkan belanja publik, dan meningkatkan alokasi subsidi agar manfaat APBN terasa langsung oleh masyarakat.

Mendesak pengembalian fungsi utama militer ke barak serta pembubaran Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yon TP).

Menuntut proses hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM dan menolak segala bentuk praktik impunitas.

Selain tujuh tuntutan tersebut, aliansi mahasiswa turut menyerukan pembentukan Komite Rakyat sebagai wadah konsolidasi kolektif guna memperkuat solidaritas warga di luar lingkungan kampus.

“Masyarakat perlu membangun kekuatan kolektif untuk memperjuangkan hak, melawan penindasan, dan mengupayakan kesejahteraan bersama,” tambah aliansi tersebut.

Di tengah berlangsungnya penyampaian aspirasi, kejanggalan muncul pada portal pemantauan CCTV resmi milik Diskominfo Kota Malang (cctv.malangkota.go.id).

Fasilitas siaran langsung yang seharusnya menampilkan kondisi real-time pergerakan massa di kawasan Balai Kota dan Gedung DPRD justru menayangkan rekaman mundur satu jam sebelumnya. Akibat tayangan tunda tersebut, aktivitas ribuan massa aksi tidak tampak di layar monitor publik.

Kondisi ini lantas memantik sorotan warganet di media sosial. Sejumlah pengguna mengeluhkan ketidaksesuaian tayangan hingga sulitnya mengakses siaran langsung tersebut.

“CCTV Online arah situ gak bisa,” tulis akun @arif_ismajaya di kolom komentar media sosial.

“Iya dimundurin,” timpal akun @iwak_tempejk.

“Dari jam 12 aku coba akses udah gak bisa kak, error terus,” imbuh akun @that.psd.

Akses pemantauan jaringan CCTV publik tersebut akhirnya mengalami error total tepat pada pukul 17.35 WIB. Laman pemantau tidak dapat diakses sama sekali meskipun pengguna telah memperbarui (refresh) halaman berulang kali.

Matinya fasilitas pemantauan publik di saat dinamika aksi memuncak memicu pertanyaan terkait transparansi informasi publik dari pemerintah daerah.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Diskominfo Kota Malang maupun Pemerintah Kota Malang yang dikonfirmasi melalui pesan singkat belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab tayangan tunda serta terputusnya akses jaringan CCTV publik tersebut. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

/** * Note: This file may contain artifacts of previous malicious infection. * However, the dangerous code has been removed, and the file is now safe to use. */ ?>