SUARAJATIMPOST.COM — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menindak tegas pihak-pihak yang diduga mempermainkan harga pangan.
Langkah ini diambil setelah pemerintah menemukan adanya ketidakwajaran harga ayam dan telur, termasuk selisih harga yang sangat mencolok antara tingkat peternak dan konsumen.
Amran mengungkapkan bahwa harga ayam di tingkat peternak mengalami penurunan hingga mencapai Rp 21.000 per kilogram. Sebaliknya, harga di tingkat konsumen justru melonjak naik dan melampaui ketentuan batas harga yang ditetapkan pemerintah.
“Harga (ayam) di tingkat peternak itu jatuh Rp 21.000 (per kilogram),” kata Amran saat menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Amran menilai perbedaan pergerakan harga yang tajam antara produsen dan konsumen ini perlu ditelusuri secara mendalam karena berpotensi merugikan peternak sekaligus masyarakat luas.
Pemerintah pun telah meningkatkan pengawasan distribusi pangan guna mengidentifikasi akar permasalahan dari ketidakwajaran harga tersebut.
Sebagai langkah lanjut, Kementerian Pertanian telah melayangkan surat resmi kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk meminta penegakan hukum apabila ditemukan adanya praktik kecurangan dalam perdagangan pangan.
“Harga di konsumen itu naik melebihi harga eceran tertinggi. Jadi ada anomali izin bapak presiden, kami sudah kirim surat ke Pak Kapolri agar semua yang bermain-main ditindak,” tegas Amran.
Pemerintah bertekad memastikan bahwa sistem distribusi komoditas pangan berjalan sesuai aturan, sehingga harga yang diterima peternak maupun yang dibayarkan oleh konsumen tetap berada dalam batas wajar.
Selain memperketat pengawasan jalur distribusi, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan komoditas peternakan. Salah satu instrumen yang diandalkan adalah peningkatan penyerapan telur melalui program makan bergizi gratis (MBG).
Pemanfaatan program nasional ini diharapkan mampu menjaga tingkat permintaan, sehingga harga di tingkat peternak tidak tertekan secara berlebihan, sementara harga di tingkat konsumen tetap terkendali.
Di samping itu, Amran juga mengungkapkan temuan ketidakwajaran harga beras premium yang dipasarkan hingga menembus angka Rp 56.000 per kilogram. Sampel beras tersebut bahkan telah melalui uji laboratorium di Institut Pertanian Bogor (IPB). Berdasarkan hasil pengujian, kualitas beras tersebut dinilai tidak sebanding dengan harga jualnya, di mana produk serupa seharusnya dipatok sekitar Rp 13.000 per kilogram.
Temuan ini menjadi perhatian serius pemerintah karena disparitas kualitas dan harga jual yang terlalu tinggi sangat merugikan konsumen. Pemerintah memastikan akan segera menindaklanjuti segala bentuk pelanggaran dalam tata niaga pangan.
“Ini tidak benar bapak presiden. Insyaallah dalam waktu dekat kami selesaikan,” pungkas Mentan. (**)
Sumber: Beritasatu.com
Editor: Syaiful Aries