PROBOLINGGO, SJP — Pembangunan gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Desa Kandangjati Kulon, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, berujung pada aduan hukum.
Pembangunan tersebut dipersoalkan karena diduga berdiri di atas lahan milik warga tanpa izin serta disertai perusakan bangunan yang sebelumnya ada di lokasi.
Pengaduan masyarakat (dumas) terkait dugaan perusakan dan penguasaan lahan tanpa izin tersebut disampaikan oleh tim kuasa hukum pemilik tanah, Teddy Minahasa Putra, kepada Kapolres Probolinggo pada Sabtu (24/10/2026).
Dalam konferensi pers yang digelar Jumat (30/10/2026), tim kuasa hukum yang terdiri dari Muhajir, Maulana Sholehoddin, Andrias Winarno, dan M. Bahtiyar Yusuf menegaskan bahwa kliennya memegang bukti kepemilikan sah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo pada 2002.
Muhajir menjelaskan, lahan yang kini ditempati bangunan KDMP tersebut dibeli kliennya dari Bambang Sutrisno.
Transaksi jual beli itu diperkuat dengan dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), meskipun proses balik nama sertifikat belum dilakukan.
“Sudah itu, tetapi memang belum sempat dibalik nama,” ujar Muhajir saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Sabtu (31/10/2026).
Menurut Muhajir, dokumen SHM dan PPJB tersebut menjadi dasar hukum bagi kliennya untuk mempertahankan hak atas tanah yang kini telah berdiri bangunan KDMP.
Ia juga mempertanyakan proses penentuan lokasi pembangunan gedung koperasi tersebut.
“Saya heran mengapa pihak kelurahan menjadikan lahan itu sebagai lokasi gedung Koperasi Desa Merah Putih. Makanya, kami akan melaporkan siapa saja pihak yang harus bertanggung jawab secara pidana,” tegasnya.
Akibat kejadian tersebut, Teddy mengeklaim mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai Rp 3 miliar. Kerugian itu berkaitan dengan dugaan perusakan bangunan dan penguasaan lahan tanpa izin.
Tim kuasa hukum mengaku belum mengetahui secara pasti pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.
Namun, mereka menyebut sejumlah pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan proses penentuan lokasi hingga pembangunan gedung KDMP, seperti Kepala Desa beserta perangkat Desa Kandangjati Kulon, jajaran Kodim 0820/Probolinggo, serta Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Meski demikian, dugaan keterlibatan pihak-pihak tersebut masih merupakan pernyataan tim kuasa hukum dan perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan aparat penegak hukum.
Dalam pengaduannya, tim kuasa hukum merujuk pada Pasal 262 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 392 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 2 juncto Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.
Muhajir menegaskan, pihaknya tidak mempermasalahkan program nasional KDMP selama pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak merugikan masyarakat.
“Kami mendukung penuh program pemerintah, khususnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan dengan benar dan tidak menimbulkan persoalan hukum baru yang merugikan masyarakat,” katanya.
Melalui pengaduan tersebut, pemilik lahan meminta agar bangunan KDMP dikosongkan dan tanah dikembalikan ke kondisi semula.
Tim kuasa hukum juga meminta tidak ada pihak yang memasuki area lahan tanpa izin tertulis dari pemilik, serta berharap pihak kepolisian segera mengusut tuntas dugaan tindak pidana tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo, Sugeng Wiyanto, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menggelar rapat koordinasi untuk membahas sengketa lahan tersebut pada Rabu (28/10/2026). Rapat tersebut dihadiri oleh Asisten II, perwakilan DKUPP, BPKAD, Dinas PMD, Camat Kraksaan, Lurah Kandangjati Kulon, Kodim, serta bagian hukum.
Sugeng menjelaskan bahwa rapat tersebut menghasilkan tiga poin penyelesaian. Pertama, Camat Kraksaan bersama Kodim dan Lurah Kandangjati Kulon akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memastikan keabsahan sertifikat tanah. Kedua, pemerintah daerah akan membentuk tim penilai (appraisal) apabila terdapat potensi penyelesaian melalui mekanisme tukar guling lahan. Ketiga, sembari menunggu putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan kuasa hukum pemilik tanah untuk mencari solusi terbaik. (**)
Sumber: Beritasatu.com
Editor: Syaiful Aries