Imigrasi Blitar Luruskan Asal Sukamto, WNI yang Jadi Tawanan Perang di Ukraina

BLITAR, SJP – Identitas Sukamto Ayok (49), Warga Negara Indonesia (WNI) yang dikabarkan menjadi tawanan perang di Ukraina, akhirnya terungkap. Pria yang sempat dikaitkan dengan Kabupaten Blitar itu dipastikan merupakan warga Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Kepastian tersebut diperoleh setelah Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar melakukan penelusuran melalui sistem informasi keimigrasian. Hasilnya, tidak ditemukan data yang menunjukkan Sukamto berasal dari Kabupaten Blitar.

Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (Tikim) Kantor Imigrasi Blitar, Rini Sulistyowati, mengatakan, keterkaitan nama Sukamto dengan Blitar diduga karena yang bersangkutan pernah mengurus dokumen perjalanan di wilayah tersebut.

“Memang SA ini, setelah dilakukan penelusuran, yang bersangkutan bukan warga Blitar. Menurut sistem informasi yang kami miliki, yang bersangkutan merupakan warga Jember,” ungkap Rini, Sabtu (14/11/2026).

Berdasarkan catatan keimigrasian, Sukamto diketahui pernah mengurus paspor di sejumlah kantor imigrasi di Jawa Timur. Di antaranya Kediri, Surabaya, Blitar, hingga terakhir di Kantor Imigrasi Jember.

Rini menyebut, Sukamto terakhir tercatat melakukan perjalanan ke luar negeri pada Juni 2026. Hingga saat ini, dalam sistem keimigrasian belum terdapat catatan kepulangan yang bersangkutan ke Indonesia.

Nama Sukamto sendiri menjadi perhatian publik setelah beredar kabar dirinya ditangkap pasukan Ukraina dan menjadi tawanan perang. Ia disebut awalnya berangkat ke Rusia setelah mendapat tawaran pekerjaan di sektor konstruksi.

Namun, setibanya di negara tersebut, Sukamto justru dikabarkan direkrut menjadi bagian dari militer Rusia hingga akhirnya dikirim ke medan perang.

Peristiwa ini menjadi perhatian tersendiri bagi pihak keimigrasian. Masyarakat diimbau tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan ke luar negeri, terlebih jika proses perekrutan dan legalitas perusahaan belum jelas.

Rini mengingatkan, calon pekerja migran perlu memastikan seluruh tahapan keberangkatan dilakukan sesuai prosedur. Mulai dari memeriksa legalitas perusahaan, memastikan mekanisme perekrutan, hingga melengkapi dokumen perjalanan melalui jalur resmi.

“Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat bahwa legalitas perusahaan, proses perekrutan, serta kelengkapan dokumen keberangkatan perlu dipastikan melalui jalur resmi untuk menghindari risiko menjadi korban penempatan kerja nonprosedural,” pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

/** * Note: This file may contain artifacts of previous malicious infection. * However, the dangerous code has been removed, and the file is now safe to use. */ ?>