JOMBANG, SJP – Kabupaten Jombang kembali dihadapkan pada tamparan keras dalam upaya menggaet pemodal besar setelah raksasa industri pengolahan unggas, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, membatalkan rencana investasinya.
Bukan lagi menanamkan modal di Kota Santri, perusahaan agribisnis nasional tersebut justru mengalihkan ekspansinya ke dua kabupaten tetangga, yakni Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Ngawi.
Hengkangnya minat korporasi raksasa ini memunculkan tanda tanya besar mengenai daya saing serta persepsi iklim investasi di Jombang.
Pasalnya, pembatalan terjadi meski Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang mengklaim telah menyiapkan perangkat regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang kemudahan investasi hingga melakukan penyederhanaan birokrasi.
Bahkan, lobi tingkat tinggi yang dilakukan langsung oleh Bupati Jombang, Warsubi, kepada manajemen perusahaan pun gagal membendung keputusan PT Japfa untuk berpaling ke daerah lain.
Fakta ini memicu persoalan bahwa upaya promosi yang dilakukan pemerintah daerah belum cukup meyakinkan pelaku usaha bahwa Jombang merupakan wilayah yang ramah dan aman untuk penanaman modal jangka panjang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, mengakui bahwa alasan pasti di balik keputusan PT Japfa meninggalkan Jombang menuju Nganjuk dan Ngawi tidak diketahui secara rinci oleh pemerintah daerah.
Namun, ia menggarisbawahi bahwa faktor kondusivitas dan stabilitas wilayah menjadi pertimbangan paling penting bagi investor.
“Pertama adalah indikatornya kondusivitas daerah. Karena yang bersangkutan pada saat itu, Abah Bupati sudah meyakinkan bahwa kondisi Jombang ini memang ramah untuk berinvestasi. Tapi karena pertimbangannya saya tidak tahu, tiba-tiba kok pindah ke daerah lain,” jelas Agus Purnomo.
Kondisi ini sekaligus menepis spekulasi bahwa tingginya Upah Minimum Kabupaten (UMK) menjadi penyebab utama batalnya investasi tersebut. Sebaliknya, keraguan investor terhadap stabilitas sosial dan keamanan wilayah justru disinyalir menjadi batu sandungan yang membuat Jombang kalah bersaing dari Nganjuk maupun Ngawi.
Agus pun tidak menampik bahwa rekam jejak digital serta pemberitaan mengenai situasi keamanan di suatu daerah sangat memengaruhi keputusan final calon pemodal. Di era keterbukaan informasi, investor dapat dengan mudah memetakan risiko sosial sebelum menanamkan modalnya.
“Ini makanya perlu dukungan dari teman-teman media bagaimana bisa membawa investor itu ke sini. Tidak hanya pemerintah daerah, semuanya harus mendukung,” tegasnya.
“Oh, Japfa. Iya, yang kemarin itu. Abah memang sudah melakukan komunikasi sama Japfa. Akhirnya yang bersangkutan saat ini, kalau tidak salah, investasi di Nganjuk dan Ngawi,” ujar Agus Purnomo mengonfirmasi lepasnya peluang investasi tersebut.
Lepasnya investasi skala besar seperti PT Japfa menjadi kerugian tersendiri bagi Jombang, mengingat proyek tersebut sejatinya berpotensi menciptakan efek pengganda (multiplier effect) bagi penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran dan kemiskinan daerah.
Sebagai bentuk evaluasi atas kegagalan menggaet PT Japfa, Bupati Warsubi bahkan harus melakukan studi banding hingga ke Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, guna mencari formula percepatan realisasi investasi.
Ironisnya, gagalnya realisasi investasi PT Japfa ini terjadi tidak lama setelah Kabupaten Jombang meraih penghargaan kategori daya tarik investasi dan kemudahan berusaha pada ajang JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026 di Legacy Ballroom, Surabaya, 30 Oktober 2026 lalu. Di tengah sorotan terhadap iklim investasi daerah, Pemkab Jombang kini bertumpu pada proyek lain yang tetap berjalan, seperti peletakan batu pertama (groundbreaking) PT Intiland pada 23 Oktober 2026 serta rencana groundbreaking PT Java Fortis di Kecamatan Kabuh pada 20 November 2026. (**)
Editor: Syaiful Aries