Sederet Fakta Puluhan Warga di Jombang Demo Kantor Telkom Ploso

JOMBANG, SJP – Puluhan warga Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Telkom Ploso, pada Rabu (7/10/2026). 

Aksi ini dilandasi oleh desakan agar Tower Base Transceiver Station (BTS) yang berdiri di lokasi tersebut segera diputus atau dibongkar karena diduga kuat tidak memiliki izin resmi serta membahayakan keselamatan warga sekitar.

Berdasarkan pantauan langsung di lokasi, massa pendemo datang dengan membawa satu unit alat pengeras suara serta berbagai poster dan spanduk berisi tuntutan keras. 

Beberapa tulisan tuntutan yang tertuang pada poster tersebut antara lain: “Bongkar Tower Telkom, Mau Untung Rugi Tidak Mau, Berani Membuat Tidak Tanggung Jawab”, “Pemerintah Daerah dimana Upasmu”, “30 tahun warga ditipu”, dan “Tower Tidak Berizin Harus Ditutup”.

Jalannya aksi demonstrasi tersebut mendapat pengawalan ketat dari puluhan aparat gabungan TNI dan Polri. 

Setelah menyampaikan orasi secara bergantian dan melantunkan shalawat bersama, massa akhirnya membubarkan diri. 

Aksi ini berlangsung tanpa ada perwakilan dari kantor Telkomsel Ploso yang menemui warga, bahkan gerbang kantor terpantau ditutup rapat dan digembok total sejak awal hingga kegiatan demonstrasi berakhir.

Akar Masalah: Keberadaan Tower Tanpa Komunikasi Selama Tiga Dekade

Ketua RW 1 Desa Losari, Haryanto, memberikan keterangan mengenai asal-usul permasalahan ini. Menurutnya, keberadaan tower BTS milik Telkom tersebut telah berdiri sejak tahun 1995. 

Selama kurun waktu sekitar 30 tahun tersebut, tidak pernah ada bentuk komunikasi atau sosialisasi yang baik kepada warga sekitar, hingga akhirnya terungkap bahwa bangunan tersebut tidak memiliki perizinan sama sekali. 

Keputusan untuk turun ke jalan diambil setelah warga merasa tidak mendapatkan kejelasan sikap dari pihak PT Telkom.

“Tapi selama ini dari pihak Telkom tidak ada komunikasi sama sekali, lebih baik itu ya dirobohkan atau diputus arus listriknya aja daripada di sini tidak ada kejelasannya, Pak. Yang jelas warga merasa dibohongi dari pihak Telkom, demikian,” tegas Haryanto kepada Suarajatimpost.com.

Ancaman Kesehatan Warga dan Bahaya Material Jatuh

Haryanto menambahkan bahwa potensi dampak negatif yang ditimbulkan oleh keberadaan tower tersebut sangat besar. 

Selain masalah kesehatan akibat paparan radiasi, komponen material fisik dari tower BTS juga sering kali terlepas dan menimpa bangunan rumah warga di sekitarnya.

“Dampaknya cukup besar, Pak. Itu radiasi rumah yang berada di bawahnya pas itu enggak berani menempati, Pak. Karena dia mengaku kalau itu ditempati, dia merasa pusing. Iya. Jadi cukup besar, kemudian ee seringkali apa itu namanya? Benda baut dari atas itu menjatuhi genteng rumah Pak Warso yang sampai sekarang itu enggak berani menempati rumah tersebut, Bapak,” jelas Haryanto.

Secara demografis, warga yang terdampak langsung berjumlah puluhan orang yang tersebar di Desa Losari. Kendati demikian, dampak terparah dirasakan secara langsung oleh beberapa kepala keluarga yang posisinya berada tepat di bawah struktur tower.

“Yang terdampak di sini yang sangat tiga. Tapi yang lain kalau radius 50 meter ya sekitar 40, kurang lebih 40 rumah. Tapi yang terdekat satu Pak Warso, Pak Pugo, Pak Aryanto, itu yang paling bawahnya pas itu, Pak. Iya,” ungkap Haryanto.

Hal senada juga dikonfirmasi oleh salah satu warga RW 1 Desa Losari, Suwarso (60), yang merasakan langsung dampak buruk keberadaan tower tersebut di tempat tinggalnya. 

Ia mengeluhkan kondisi kesehatan yang terganggu serta kerusakan material rumah akibat jatuhnya komponen tower.

“Barang tower banyak yang jatuh menimpa atap rumah sampai pecah, kepala juga pusing-pusing,” ungkap Suwarso.

Pengaduan Buntu Hingga Rekomendasi DPRD yang Mandek

Langkah unjuk rasa ini terpaksa ditempuh warga karena sebelumnya berbagai upaya protes dan jalur birokrasi yang dilayangkan kepada PT Telkom tidak pernah dihiraukan. 

Warga kemudian memilih mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang. Dari Rapat Pendapat di kantor DPRD Jombang tersebut, sempat keluar rekomendasi resmi untuk melakukan pemutusan pada Tower BTS Telkomsel Ploso mengingat ketidaklengkapan perizinannya.

“Kemarin sudah diajak ke Komisi A DPRD Kabupaten Jombang dan ternyata dari pihak DPRD sudah melaporkan ke Bupati, rekomendasi juga kemudian ke Polres, ternyata tidak tidak ada hasilnya. Sehingga terpaksa warga melakukan aksi seperti pagi hari ini,” tandas Haryanto.

Tanggapan Pihak Telkom Jombang dan Klarifikasi Manajemen Pengelola

Menanggapi aksi demonstrasi dan sorotan warga Desa Losari tersebut, pihak Telkom Jombang akhirnya memberikan keterangan resmi. 

Melalui Account Manager Government Telkom Jombang, Syukron, pihak perusahaan menyatakan akan menindaklanjuti seluruh tuntutan warga dengan meneruskannya kepada PT Daya Mitra Telekomunikasi (Mitratel) selaku entitas yang mengurus perizinan tower.

“Dari pihak Telkom akan menindaklanjuti ke manajemen, dalam hal ini ke PT Daya Mitra Telekomunikasi. Tuntutan warga akan kami perhatikan. Dan terutama terkait perizinan. Perizinan akan kami dorong kepada PT Daya Mitra Telekomunikasi agar segera menyelesaikannya,” ucap Syukron kepada Suarajatimpost.com usai mediasi dengan perwakilan pendemo pada Rabu (7/10/2026).

Syukron mengakui bahwa proses perizinan tower BTS tersebut masih berproses dan usia konstruksinya memang sudah berdiri sejak lama, di mana warga belum mendapatkan kompensasi sejak awal berdiri tahun 1995.

“Kemudian terkait usia tower yang memang sudah usia lama ya. Nah itu, proses perizinan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) itu ketika perizinan SLF itu turun, maka akan bisa dinilai apakah tower ini masih layak beroperasi atau harus dibenahi, gitu ya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia memastikan seluruh tahapan kepengurusan izin mengikuti regulasi yang berlaku dan sedang berjalan di instansi terkait.

“Ya pasti, kan sudah berproses. Sudah di PUPR dan DPMPTSP,” ujarnya.

Pembahasan perizinan tersebut dijadwalkan berlangsung pada bulan Oktober hingga November, dengan perkiraan hasil akhir atau kejelasan izin yang dapat diketahui pada awal Desember 2026.

“Perkiraan izin itu akan dapat diketahui di sekitar awal bulan Desember. Sidangnya kan Oktober-November ini,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Syukron juga meluruskan status hukum kepengelolaan tower. 

Ia menegaskan bahwa tower yang dipersoalkan warga tidak dikelola secara langsung oleh PT Telkom Indonesia, melainkan di bawah naungan anak perusahaan grup Telkom yaitu PT Daya Mitra Telekomunikasi (Mitratel) yang memiliki manajemen independen.

“Di bawah naungan PT Daya Mitra Telekomunikasi,” tegas Syukron.

“Bukan, itu anak perusahaannya Telkom, grupnya Telkom. Tapi secara manajemen sudah beda, sudah PT sendiri,” tambahnya.

Syukron menjelaskan bahwa lokasi tower Mitratel bisa berada di berbagai titik, baik fasilitas umum maupun lahan warga, di mana unit yang disorot warga Desa Losari ini kebetulan berdiri di area kompleks kantor Telkom Ploso.

“Tower kan ada di fasum, ada di lahan warga. Nah, yang kebetulan yang di sini itu bertempat di kantor Telkom Ploso,” katanya.

Terkait keluhan material tower seperti baut atau kabel yang jatuh menimpa atap rumah warga, Syukron memberikan penjelasan berdasarkan informasi internal yang diterimanya bahwa insiden tersebut terjadi saat kegiatan pemeliharaan (maintenance).

“Berdasarkan informasi yang saya peroleh, itu sebenarnya waktu teknisi sedang maintenance, memang ada barang yang terjatuh. Jadi, bukan murni dari perangkat tower kemudian terjatuh,” ungkapnya.

Meski demikian, ia menyarankan agar rincian teknis terkait permasalahan tersebut dikonfirmasikan langsung kepada pihak pengelola agar mendapatkan penjelasan yang lebih akurat.

“Tapi itu lebih jelasnya mungkin lebih enak langsung ditanyakan ke PT Daya Mitra. Kalau saya kan Telkom, Telkom Jombang,” pungkasnya. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

/** * Note: This file may contain artifacts of previous malicious infection. * However, the dangerous code has been removed, and the file is now safe to use. */ ?>