DPMPTSP Jombang Ingatkan Praktek Mafia Perizinan Investasi, Dorong Optimalisasi MPP

JOMBANG, SJP – Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menginstruksikan seluruh calon investor memutus rantai penggunaan jasa perantara atau calo dalam pengurusan lahan maupun legalitas usaha. Penegasan ini menyusul mencuatnya laporan maraknya praktik makelar tanah dan perizinan ilegal yang dinilai menjadi penghambat utama masuknya modal ke Kota Santri.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Jombang, Bayu Pancoroadi, menekankan seluruh tahapan pendirian usaha mulai konsultasi tata ruang hingga penerbitan izin operasional harus ditempuh secara mandiri melalui jalur resmi pemerintah. Langkah ini penting untuk melindungi pelaku usaha dari risiko pelanggaran hukum agraria, pembengkakan biaya siluman, serta distorsi informasi regulasi yang kerap dimanipulasi oknum tidak bertanggung jawab.

“Langsung ke Mal Pelayanan Publik (MPP) saja, agar semua berjalan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku, tanpa melalui calo bahkan oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata Bayu dalam keterangan ditulis wartawan, Rabu (18/11/2026).

Dalam sesi diskusi interaktif lintas pemangku kepentingan, sejumlah peserta membeberkan ketidakpahaman investor baru terhadap alur birokrasi kerap dimanfaatkan jaringan makelar tanah dan makelar perizinan. Alih-alih mempermudah, praktik bawah tangan ini justru menjerumuskan perusahaan pada sengketa lahan serta ketidaksesuaian izin lingkungan, yang akhirnya memicu keraguan investor membangun pabrik di Jombang.

Bayu menyatakan forum bertema “Menghadirkan Pelayanan Publik yang Prima: Responsif terhadap Regulasi, Dekat di Tengah Masyarakat” itu dirancang sebagai ruang evaluasi terbuka. Pemerintah daerah berkomitmen memetakan secara objektif seluruh prosedur birokrasi yang masih berbelit untuk segera dipangkas dan diperbaiki standar pelayanannya.

“Harapan kami nantinya kita bisa buktikan terkait pelayanan yang sudah kita lakukan, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dipotong, sehingga ke depannya bisa memberikan pelayanan yang bagus kepada masyarakat,” ujar Bayu.

Guna memastikan pembenahan berjalan terukur, DPMPTSP memusatkan diskusi pada lima agenda strategis: pendampingan adaptasi pembaruan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang kini mencapai sekitar 3.000 kode dari sebelumnya 1.500, evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) serta transparansi tabel realisasi investasi, penjaringan kendala riil pelaku usaha di lapangan, optimalisasi MPP, serta peningkatan kualitas fasilitas layanan bagi masyarakat umum dan kebutuhan administrasi Tenaga Kerja Asing (TKA).

Komitmen pembenahan iklim investasi ini dikawal berbagai elemen strategis. Tercatat perwakilan korporasi seperti PT Xui Long Outdoor, PT Mentari Internasional Indonesia, CV Wahana Sejahtera Foods, dan CV Ikan Dorang memberikan masukan konstruktif. Diskusi juga diperkaya kehadiran jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, dan Satpol PP, bersama akademisi dari Undar, PGRI, Unwaha, Unhasy, STIE PGRI Dewantara, LSM Sapu Jagat, serta insan pers.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jombang, Miftahul Ulum, menekankan pentingnya sinergi dalam pengawasan dan pengendalian. “Kami memberikan pelayanan namun tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Kami melakukan mitigasi agar tidak timbul masalah di kemudian hari,” tuturnya.

Akademisi STKIP Jombang, Faizin, menilai tupoksi DPMPTSP sangat berat karena berkaitan dengan menghadirkan investasi. “Jika investasi berjalan, maka ekonomi masyarakat bisa berjalan,” katanya.

DPMPTSP Jombang juga memaparkan terobosan layanan sepanjang 2026. Program jemput bola “Pinter Ngaji” menghadirkan layanan perizinan melalui MPP keliling rutin setiap bulan hingga tingkat kecamatan dan desa, memudahkan UMKM mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) tanpa harus ke pusat kota. Layanan keimigrasian di MPP juga diperluas dan beroperasi reguler setiap Selasa dengan kuota 10 pelanggan per hari, memangkas waktu dan biaya karena masyarakat tidak lagi perlu mengurus dokumen hingga ke Mojokerto.

MPP Jombang kini memiliki 19 gerai berisi organisasi vertikal. Capaian investasi 2026 tercatat Rp2,56 triliun atau 3,15 persen dari target, dan tren positif ini dijaga melalui penyederhanaan alur layanan. Pemerintah daerah juga telah menetapkan LP2B pada September 2026 serta menyusun peta LBS dan LSD sebagai acuan tata ruang, sejalan dengan RPJMD. Tiga sasaran OPD yang erat kaitannya dengan DPMPTSP—PKKPR, dokumen lingkungan (Amdal, UKL-UPL, SIPL), PBG, dan LSF yang diarahkan pada meningkatnya investasi daerah dan meningkatnya pelayanan.

Dengan pembenahan SOP, transparansi realisasi investasi, dan perluasan akses layanan, DPMPTSP Jombang berharap iklim investasi semakin kondusif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (*)

Editor: Syaiful Aries

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

/** * Note: This file may contain artifacts of previous malicious infection. * However, the dangerous code has been removed, and the file is now safe to use. */ ?>