KOTA BATU, SJP – Partai politik dituntut tidak hanya bergerak menjelang pemilu, tetapi juga membangun tradisi berpikir kritis di lingkungan kader. Kemampuan memahami persoalan sosial dinilai penting agar partai mampu melahirkan gagasan dan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Ketua DPC PKB Kota Batu Nurochman pada Kamis (12/11/2026) menguraikan bahwa gagasan tersebut menjadi salah satu hasil diskusi publik dan bedah buku bertema Sosialisme Islam: Refleksi Pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto dan Ali Syari’ati yang digelar DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Batu di Pondok Kekep, Jalan Raya Selecta.
“Forum tersebut membahas bagaimana nilai-nilai Islam, terutama keadilan sosial, persamaan, persaudaraan, dan pembebasan manusia dari penindasan, dapat diterjemahkan ke dalam kehidupan bermasyarakat maupun kebijakan publik,” urainya.
Dua buku menjadi bahan pembahasan, yakni Islam dan Sosialisme karya Haji Oemar Said (H.O.S.) Tjokroaminoto dan Sosialisme Islam: Pemikiran Ali Syari’ati karya Eko Supriyadi serta menghadirkan Guru Besar FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Prof. Dr. Wahyudi Winarjo, M.Si.,
Lebih lanjut, Nurochman mengatakan, bedah buku sengaja dipilih sebagai salah satu cara membangun tradisi intelektual di lingkungan partai. Menurut dia, partai politik harus menjadi ruang pembelajaran yang mendorong kader memahami persoalan masyarakat, bukan sekadar kendaraan untuk kepentingan elektoral.
“Partai sedang mengajari kita berpikir. Partai mendorong kita untuk menjadi pemikir yang kritis dan adaptif terhadap perkembangan zaman,” ujarnya.
Dia menegaskan, PKB memiliki akar sejarah dalam perjuangan keadilan sosial, persamaan, persaudaraan, serta keberpihakan terhadap masyarakat kecil. Nilai-nilai tersebut harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang mampu menjawab kebutuhan rakyat.
Karena itu, DPC PKB Kota Batu berencana menghidupkan kembali tradisi kajian intelektual bagi kader di semua tingkatan. Salah satunya dengan mengadopsi semangat kajian bahtsul masail yang berkembang di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU).
Pembahasan buku-buku lain juga akan dilanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Nurochman menegaskan, ruang diskusi tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi kader internal, tetapi juga terbuka bagi komunitas lain.
Dalam konteks pemerintahan, dia menekankan bahwa ukuran keberhasilan kebijakan bukan terletak pada keinginan kepala daerah atau pimpinan, melainkan sejauh mana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan masyarakat. “Bukan kebijakan yang dilatarbelakangi keinginan wali kotanya atau pimpinannya,” imbuhnya.
Dia mencontohkan Program Beasiswa Seribu Sarjana sebagai salah satu kebijakan jangka panjang Pemkot Batu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dampak program tersebut memang tidak bisa dirasakan secara instan, tetapi baru akan terlihat dalam empat hingga lima tahun mendatang.
Oleh sebab itu, ia juga menilai pemikiran Tjokroaminoto dan Ali Syari’ati mempertemukan nilai keagamaan dengan persoalan ketimpangan sosial. Tauhid tidak hanya ditempatkan sebagai keyakinan dan praktik ibadah, tetapi juga menjadi landasan untuk memperjuangkan martabat manusia, persamaan derajat, serta melawan penindasan.
Sementara itu, Prof. Wahyudi Winarjo menjelaskan, sosialisme lahir sebagai respons terhadap ketimpangan antara pemilik modal dan masyarakat yang tidak memiliki alat produksi maupun akses pendidikan. Karena itu, kesejahteraan tidak cukup diukur dari besarnya kekayaan, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan, terjaganya harkat dan martabat, serta kedaulatan masyarakat.
“Apa pun boleh dilakukan asal untuk kepentingan rakyat, apa pun tidak boleh dilakukan kalau bertentangan dengan kepentingan rakyat,” katanya.
Wahyudi memaparkan tiga asas utama pemikiran Tjokroaminoto, yakni kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Ketiganya perlu diwujudkan dalam sistem sosial melalui berbagai instrumen, antara lain zakat, kritik terhadap riba, penguatan koperasi, serta pendidikan.
Menurut dia, nilai-nilai tersebut harus dibawa ke ranah praksis dan emansipatoris. Artinya, keberpihakan tidak cukup disampaikan sebagai gagasan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata, terutama bagi kelompok rentan seperti pekerja tanpa penghasilan tetap, pengangguran, gelandangan, dan pengemis.
Dalam konteks Kota Batu, Wahyudi menilai masih terdapat ruang untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan. Salah satu sektor yang dapat didorong adalah pariwisata, dengan meningkatkan kedaulatan warga atas manfaat ekonominya.
Dia mencontohkan pelibatan rumah-rumah warga sebagai tempat penginapan yang didukung pelatihan bahasa Inggris dan pemahaman budaya. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penonton pertumbuhan pariwisata, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi secara langsung.
“Ini bukan berarti menolak kapitalisme, tetapi bagaimana rakyat juga ikut menikmati hasil pembangunan,” pungkasnya. (*)
Editor : Rizqi Ardian