PMK 71/2026 Beri Ruang Pengurangan Sanksi Pajak

KOTA BATU, SJP – Pemerintah memberikan ruang keringanan bagi wajib pajak melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan. Kebijakan ini memungkinkan pengurangan bunga, denda, maupun kenaikan sebagai bentuk empati pemerintah dalam meringankan beban wajib pajak.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur III, Dr. Paryan, Ak., pada Kamis (12/11/2026) menjelaskan bahwa fasilitas tersebut tidak menghapus kewajiban pokok pajak. Wajib pajak tetap harus memenuhi kewajiban pembayaran pokok pajaknya, sementara keringanan diberikan terhadap sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk mengurangi beban finansial masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari pembinaan agar kesadaran dan kepatuhan perpajakan tumbuh secara sukarela. Kalau pokok pajaknya terbayar sebelum 31 Desember 2026 ini bisa terdapat pengurangan sanksi bahkan sampai 100 persen dan untuk ,” urainya.

Ia menilai, pemberian ruang keringanan dapat mendorong wajib pajak menyelesaikan kewajibannya tanpa mengabaikan prinsip bahwa pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan negara.

Di sisi lain, PMK 71/2026 menyempurnakan ketentuan sebelumnya yang diatur dalam PMK Nomor 118 Tahun 2024. Perubahan tersebut mencakup tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, serta pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.

“Salah satu substansi penting dalam aturan tersebut adalah pengaturan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan sesuai persyaratan, termasuk melunasi pokok pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi,” imbuhnya.

Selain itu, terdapat ketentuan yang memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi serta pengurangan denda administratif PBB dalam rangka mendorong perekonomian nasional. Fasilitas ini berlaku untuk permohonan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak PMK tersebut mulai berlaku.

Paryan menegaskan, tujuan akhir kebijakan perpajakan bukan semata-mata menghimpun penerimaan negara. Penerimaan pajak juga harus kembali dirasakan masyarakat melalui pembiayaan berbagai kebutuhan pembangunan.

“Substansi akhirnya adalah untuk pembangunan nasional yang bisa dinikmati oleh masyarakat berupa infrastruktur, kesehatan, pendidikan,” pungkasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

/** * Note: This file may contain artifacts of previous malicious infection. * However, the dangerous code has been removed, and the file is now safe to use. */ ?>