GRESIK, SJP — DPRD Kabupaten Gresik mendorong peran Badan Amal Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZNAS) untuk membantu pembiayaan anak putus sekolah. BAZNAS sebagai lembaga penghimpun dana zakat, infak, dan sedekah dinilai paling tepat untuk menyasar anak putus sekolah yang terkendala biaya.
Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir, mengatakan jumlah anak putus sekolah di Kabupaten Gresik mencapai 4.000 anak dari berbagai jenjang pendidikan. Ia pun turut mendorong pembiayaan anak putus sekolah (ATS) menjadi program prioritas BAZNAS.
“Kalau kita membantu dalam menuntaskan ATS yang jumlahnya sekitar empat ribu sesuai jenjang pendidikan, bisa dibantu melalui BAZNAS. Saya juga mengusulkan agar zero ATS juga masuk program BAZNAS Gresik,” kata Syahrul, dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Syahrul mengungkapkan, bahwa tingginya angka putus sekolah membawa dampak sangat besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimana anak yang putus sekolah membawa keresahan sosial, ekonomi, modal dan masa depan.
Ia menyebut, permasalahan anak tidak sekolah tidak dapat dipandang semata-mata hanya sebagai persoalan pendidikan. “Di balik setiap anak yang tidak bersekolah, terdapat banyak persoalan sosial, ekonomi, dan struktural yang perlu diselesaikan secara bersama-sama,” jelasnya.
Menurut Syahrul, faktor penyebab anak putus sekolah di Kabupaten Gresik ada bermacam-macam. Mereka putus sekolah kebanyakan karena faktor ekonomi, sosial budaya, akses dan layanan pendidikan yang terbatas.
Didalam keluarga, anak-anak mungkin juga dampak korban kekerasan, berhadapan dengan hukum, perkawinan dini, disabilitas, kecanduan gawai, korban narkoba, korban kebijakan dikeluarkan dari sekolah, dan lain sebagainya.
Lanjut Syahrul, sejumlah solusi yang ditawarkan untuk mengatasi anak putus sekolah ialah dengan sinergi lintas sektor bidang pendidikan pesantren.
Satuan pendidikan pesantren atau pendidikan diniyah formal dinilai memiliki biaya lebih murah ketimbang sekolah pada umumnya. Pemerintah juga sudah mengakui 0emdidikan diniyah itu setara baik untuk SMP dan SMA.
Sedangkan untuk pembiayaannya bagi anak tidak sekolah, sambung Syahrul, bisa berasal Badan Amal Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZNAS).
Penanganan anak tidak sekolah, lanjut Syahrul, merupakan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
“Tidak ada anak yang boleh kehilangan masa depannya hanya karena keterbatasan ekonomi, kondisi keluarga, atau hambatan sosial lainnya,”pungkas dia. (***)
Editor: Syaiful Aries