Angka Pernikahan Dini di Kota Malang Anjlok 62 Persen

KOTA MALANG, SJP – Kasus pernikahan anak di Kota Malang menunjukkan penurunan signifikan. Pengadilan Agama setempat mencatat permohonan dispensasi kawin menyusut drastis dari 111 kasus pada 2024 menjadi tersisa 42 kasus hingga pertengahan 2026.

Penurunan hingga 62 persen itu dipaparkan Koordinator Divisi Jaringan dan Kerjasama Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Malang, Achmad Lutfi, dalam diskusi pengarusutamaan gender di Hotel Ijen Suites Resort & Convention, Malang, Selasa (27/10/2026).

Capaian ini menjadi angin segar di tengah persoalan deprivasi anak di Indonesia. Data terbaru UNICEF menunjukkan, angka kemiskinan multidimensi anak masih menembus 37,38 persen atau sekitar 29,7 juta anak. Angka ini jauh melampaui statistik kemiskinan moneter nasional yang berada di kisaran 11,78 persen.

Kepala Perwakilan UNICEF Field Office Java, Tubagus Arie Rukmantara, menyebut akar masalah deprivasi anak bukan semata urusan faktor ekonomi, melainkan masih terfragmentasinya pemenuhan hak-hak dasar anak di lapangan.

“Tantangan di Jawa Timur dan Indonesia saat ini bukan sekadar ketiadaan sumber daya, melainkan fragmentasi. Anak-anak yang tidak miskin secara finansial bisa jadi tetap terdeprivasi dari sisi hak atas kesehatan, pendidikan, akses air bersih, hingga perlindungan dari kekerasan dan perkawinan dini,” ujarnya dalam forum tersebut.

Di Kota Malang, terobosan menekan pernikahan dini berdampak langsung pada pemenuhan hak anak. Langkah ini terbukti berbanding lurus dengan turunnya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) sekaligus menekan risiko stunting akibat kehamilan usia remaja.

Menurut Lutfi, kunci utamanya terletak pada pendekatan yang tidak lagi parsial. Pemkot Malang memayunginya lewat regulasi kuat dan membuka ruang bagi anak untuk bersuara.

“Pencegahan perkawinan anak tidak bisa dilakukan secara parsial. Kota Malang telah mengesahkan Perda Kota Layak Anak No. 3 Tahun 2024 dan melibatkan anak-anak langsung dalam perencanaan pembangunan melalui Inovasi Musrenbang Tematik Anak,” jelas Lutfi.

Di tingkat warga, pencegahan diperkuat lewat dua program pendampingan keluarga, yakni SIMGATI (Sinergi Mencegah Perkawinan Anak Terintegrasi) dan Program GATI (Gerakan Ayah Teladan Indonesia).

Sementara di jalur hukum, celah pernikahan di bawah umur diperketat lewat kolaborasi lintas instansi.

“Keberhasilan ini tak lepas dari sinergi kuat antara Pemkot Malang, Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, hingga Kejaksaan Negeri dalam program Sidang Terpadu Perwalian Anak,” beber Lutfi.

“Langkah ini terbukti tidak hanya menekan angka pernikahan dini, tetapi juga berkorelasi pada penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan prevalensi stunting di Kota Malang,” imbuhnya.

Melihat hasilnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama UNICEF mendorong strategi terpadu Kota Malang ini menjadi skema acuan (role model) yang bakal direplikasi di 38 kabupaten dan kota se-Jawa Timur.

Kesepakatan replikasi skema terpadu ini masuk dalam Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang digodok hingga Rabu (28/10/2026).

Peta jalan kerja sama RI-UNICEF periode 2026–2030 ini nantinya berfokus pada perbaikan gizi dan kesehatan mental remaja, pendidikan keterampilan abad-21, akses air bersih (CEWASH), perlindungan anak berbasis desa, hingga keamanan ekosistem digital (PERISAI ANAK). (*) 

Editor: Syaiful Aries

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

/** * Note: This file may contain artifacts of previous malicious infection. * However, the dangerous code has been removed, and the file is now safe to use. */ ?>