MALANG, SJP – Peristiwa bunuh diri yang menimpa seorang mantan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Nganjuk mendapat perhatian DPW Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Jawa Timur.
Pihaknya menyampaikan keprihatinan sekaligus meminta pemerintah mempertimbangkan dampak kebijakan pengurangan tenaga kerja dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua DPW GAPEMBI Jawa Timur, Makhrus Sholeh, menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya mantan relawan tersebut. Ia berharap peristiwa serupa tidak kembali terjadi dan kebijakan yang menyangkut keberlangsungan pekerjaan relawan dilakukan dengan pertimbangan matang.
Pernyataan itu disampaikan Makhrus dalam konferensi pers seusai menerima kunjungan Menteri Pangan Zulkifli Hasan di Ocean Garden, Kepanjen, Kabupaten Malang, Senin (9/11/2026) malam.
Menurut Makhrus, program MBG memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat yang terlibat dalam operasional dapur SPPG. Karena itu, keberadaan relawan perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam setiap penyesuaian kebijakan.
“Terus terang kami sangat prihatin dan turut berbelasungkawa. Teman-teman relawan ini penghasilannya tidak seberapa, tetapi program MBG telah banyak membantu kehidupan mereka. Kami berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” ungkap Makhrus.
Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) lebih bijaksana dalam menentukan kebijakan terkait penyesuaian jumlah dapur maupun pengurangan tenaga relawan.
Menurutnya, perubahan jumlah tenaga kerja sebaiknya tidak disampaikan secara mendadak. Komunikasi dan pertimbangan terhadap kondisi ekonomi serta psikologis pekerja perlu diperhatikan agar mereka memiliki kepastian mengenai keberlanjutan pekerjaan.
“Kami berharap BGN lebih bijaksana. Jangan sampai ketika ada penyesuaian jumlah dapur, kemudian langsung diumumkan pengurangan relawan. Ini bisa menimbulkan tekanan tersendiri bagi teman-teman yang menggantungkan penghasilan dari program MBG,” tegasnya.
Sebagai salah satu solusi, Makhrus mengusulkan agar relawan dari dapur yang terdampak penyesuaian dapat dipertimbangkan untuk dialihkan ke dapur SPPG lain yang siap beroperasi.
Ia menilai kebutuhan tenaga kerja masih terbuka apabila perluasan layanan MBG dilakukan secara bertahap. Terlebih, masih terdapat wilayah dan sekolah yang belum mendapatkan program tersebut.
Karena itu, ia juga meminta BGN mempertimbangkan kembali pembukaan dapur yang masih berstatus moratorium dengan melihat kesiapan fasilitas serta kebutuhan penerima manfaat di masing-masing wilayah.
Selain persoalan relawan, Makhrus turut menyoroti kepastian usaha para mitra SPPG. Ia menyebut pembangunan satu dapur membutuhkan investasi sekitar milyaran rupiah.
Besarnya modal tersebut menjadi perhatian karena terdapat mitra yang telah menyelesaikan pembangunan fasilitas, tetapi belum memperoleh kepastian operasional. Kondisi ini, menurutnya, dapat memengaruhi kemampuan mitra memenuhi kewajiban pembiayaan kepada perbankan.
Makhrus berharap BGN membuka ruang dialog dengan para mitra agar berbagai persoalan pelaksanaan program dapat dibahas berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
“Kami berharap BGN mau duduk bersama dengan para mitra. Dengarkan masukan kami karena teman-teman di lapangan mengetahui langsung persoalan yang terjadi. Jangan sampai mitra mengalami kerugian, relawan kehilangan pekerjaan, sementara masih banyak masyarakat yang belum menerima manfaat program MBG,” pungkasnya. (*)
Disclaimer:
Berita ini memuat informasi mengenai peristiwa bunuh diri. Pemberitaan disajikan untuk kepentingan informasi publik dengan tetap menghormati privasi korban dan keluarga. Tidak dimaksudkan untuk membenarka atau mendorong tindakan serupa. Jika Anda atau orang terdekat sedang mengalami tekanan psikologis, jangan ragu mencari bantuan dari keluarga, tenaga profesional, atau layanan kesehatan.
Editor: Syaiful Aries