SUARAJATIMPOST.COM — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total kerugian masyarakat akibat penipuan digital atau scam telah mencapai angka sekitar Rp12 triliun dalam kurun waktu dua tahun terakhir.
Menanggapi ancaman siber tersebut, OJK mengajak generasi muda untuk mengambil peran sebagai agen perubahan dan duta literasi keuangan guna meningkatkan kewaspadaan publik.
Seruan ini disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, dalam acara Financial Healing 2026 bertema “Cerdas Literasi Keuangan Digital Aman Bertransaksi, Bijak Berinvestasi” di Jakarta, Sabtu (3/10/2026). Acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026.
“Saya harapkan dari adik-adik ini bisa kemudian menjadi duta. Duta literasi keuangan Indonesia,” kata Dicky dilansir Beritasatu.com, Senin (5/10/2026).
Dicky menjelaskan bahwa generasi muda memiliki posisi yang sangat krusial karena karakteristik mereka yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan platform keuangan digital.
Namun, tingginya penetrasi digital juga harus diiringi dengan kehati-hatian ekstra, mengingat modus penipuan kini semakin variatif, mulai dari pengiriman file APK berbahaya, rekayasa sosial berkedok bantuan keluarga, hingga jeratan pinjaman online (pinjol) ilegal.
“APK itu sebuah sistem yang bisa menarik data dari telepon seluler kita. Terakhir yang saya baru hari ini dapat, kita itu kadang-kadang sudah dikirimi uang masuk ke rekening, enggak tahu yang mengirim uang siapa? (ternyata) Pinjol ilegal,” ujar dia.
OJK mencatat bahwa kerugian Rp12 triliun tersebut diyakini belum sepenuhnya mencerminkan kerugian riil di lapangan, mengingat masih banyak korban yang enggan atau belum melaporkan kasus yang menimpa mereka.
Sebagai langkah preventif, OJK mengimbau masyarakat untuk senantiasa menerapkan prinsip check before payment dan check before transfer sebelum mengeksekusi transaksi keuangan demi memastikan legalitas entitas serta validitas rekening tujuan.
Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia berada di angka 69,57%, sementara indeks inklusi keuangan telah mencapai 93,61%. OJK memandang tingginya tingkat aksesibilitas produk keuangan ini wajib dikolaborasikan dengan pemahaman mendalam terkait manajemen risiko.
Selain ancaman penipuan, OJK juga mengingatkan masyarakat agar menghindari keputusan investasi yang didorong oleh fenomena ikut-ikutan atau fear of missing out (FOMO). Setiap instrumen, baik emas, saham, maupun aset kripto, menuntut analisis profil risiko dan tujuan finansial yang matang.
“Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan mampu mengenali risiko, memastikan legalitas layanan, memeriksa informasi sebelum bertransaksi, serta mengambil keputusan investasi sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial,” pungkasnya. (**)
Sumber: Beritasatu.com
Editor: Syaiful Aries