KOTA BLITAR, SJP – Upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat terus dilakukan Pemerintah Kota Blitar. Melalui program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pemerintah daerah mengalokasikan anggaran Rp1,3 miliar dari APBD 2026 untuk membantu memperbaiki 85 rumah milik warga.
Program tersebut dilaksanakan dalam dua tahap dengan mempertimbangkan kondisi bangunan serta tingkat kerusakan rumah penerima bantuan. Pada tahap pertama, perbaikan terhadap 37 rumah telah rampung. Sementara 48 rumah lainnya masuk dalam pengerjaan tahap kedua.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar, Erlin Ferida Kusnawati menjelaskan, bantuan diberikan dengan besaran yang menyesuaikan kebutuhan perbaikan masing-masing rumah.
Penyesuaian tersebut dilakukan agar bantuan dapat dimanfaatkan sesuai kondisi kerusakan bangunan, sehingga penanganan rumah warga bisa lebih tepat sasaran.
“Untuk bantuan RTLH dari APBD Kota Blitar tahun 2026, ada 85 unit rumah yang menjadi sasaran. Tahap pertama sebanyak 37 unit sudah selesai, sedangkan tahap kedua sebanyak 48 unit,” jelasnya, Jumat (6/11/2026).
Selain melalui APBD, upaya mengurangi jumlah rumah tidak layak huni juga diperkuat dengan bantuan dari pemerintah pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tahun 2026.
Dalam program tersebut, Kota Blitar memperoleh kuota sebanyak 784 calon penerima. Hingga saat ini, 100 rumah telah memasuki proses perbaikan, sedangkan calon penerima lainnya masih menjalani tahapan verifikasi dan pengusulan kepada Balai Perumahan Jawa Timur.
Untuk setiap rumah yang memenuhi persyaratan, pemerintah pusat menyiapkan bantuan sebesar Rp20 juta. Dana tersebut terdiri atas Rp17,5 juta untuk pengadaan material bangunan dan Rp2,5 juta untuk biaya tenaga kerja.
Erlin menyebut, pemerintah daerah ikut mengambil peran dalam memastikan bantuan tersebut tepat sasaran. Salah satunya dengan melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi rumah calon penerima sebelum bantuan direalisasikan.
“Dinas juga melakukan verifikasi langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi rumah warga yang diusulkan sesuai dengan kriteria penerima bantuan,” ungkapnya.
Melalui dukungan anggaran daerah dan pemerintah pusat, Pemkot Blitar berharap penanganan rumah tidak layak huni dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Program ini juga diharapkan berkesinambungan agar kebutuhan warga terhadap hunian yang aman dan layak dapat terpenuhi. (*)
Editor: Syaiful Aries