Pemprov Jatim Siapkan Larangan Vape bagi ASN di Luar Jam Kerja

LAMONGAN, SJP–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) menyiapkan kebijakan pelarangan penggunaan rokok elektrik atau vape bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS). 

Kebijakan ini dirancang berlaku tidak hanya di lingkungan perkantoran, tetapi juga di luar jam kerja sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui perangkat vape. 

Penyuluh Narkoba Ahli Muda Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Timur, Anne Putri Harini, menyampaikan bahwa rencana regulasi tersebut muncul seiring meningkatnya kewaspadaan terhadap penyalahgunaan narkotika yang memanfaatkan rokok elektrik sebagai media konsumsi.

“Sekarang pemerintah sedang menggalakkan rokok elektrik tidak hanya dibatasi, tetapi ada pelarangan karena masalah penyalahgunaan narkotika melalui rokok elektrik,” ujar Anne Putri Harini, Kamis (19/11/2026).

Menurut Anne, salah satu persoalan utama dalam isu ini adalah pengungkapan kasus penyelundupan narkotika di Kabupaten Gresik. Dalam penanganan kasus tersebut, aparat menemukan 14 kontainer berisi sekitar 3,37 ton daun ganja yang diduga hendak diolah menjadi bahan cairan atau liquid rokok elektrik.

“Ini harus kita cegah, jangan sampai menjadi modus baru bandar untuk memproduksi dan mengedarkan narkotika melalui liquid rokok elektrik,” tuturnya.

Anne menjelaskan, draf aturan pelarangan vape bagi ASN saat ini masih dikaji oleh bagian hukum Pemprov Jatim. Ke depan, ketentuan ini akan disusun dalam bentuk instruksi yang juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur.

Terkait penegakan aturan, ia menyebut ASN yang melanggar akan dikenai sanksi secara bertahap setelah kebijakan resmi berlaku. Sanksi dapat dimulai dari teguran hingga peringatan, sementara pelanggaran berulang akan diproses melalui mekanisme kepegawaian oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Kita sosialisasikan terlebih dahulu agar masyarakat memahami dampak buruknya. Kalau masih ada yang melanggar, tentu akan ada proses sesuai ketentuan kepegawaian,” jelasnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Lamongan, Johny Indrianto Firmansyah, menuturkan bahwa pembahasan kebijakan tersebut masih bergulir. Ia menilai cakupan larangan perlu dirumuskan secara menyeluruh agar tidak terbatas pada jam dinas atau area kantor pemerintahan.

“Penerapan larangan secara menyeluruh diperlukan agar aturan tersebut dapat berjalan lebih efektif dan menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan aparatur pemerintahan yang lebih sehat dan disiplin,” jelasnya.

Selain menyiapkan aturan internal bagi aparatur, BNN Jatim juga mendorong penguatan edukasi bersama pemerintah daerah, kepolisian, dan para pemangku kepentingan terkait. Upaya ini diarahkan untuk menekan potensi penyalahgunaan vape sekaligus melindungi generasi muda dari ancaman narkotika. (**) 

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Syaiful Aries

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

/** * Note: This file may contain artifacts of previous malicious infection. * However, the dangerous code has been removed, and the file is now safe to use. */ ?>