KOTA BLITAR, SJP — Sebanyak 100 unit rumah tidak layak huni di Kota Blitar, Jawa Timur, telah selesai diperbaiki melalui program bantuan bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun 2026. Jumlah tersebut merupakan bagian dari total alokasi kuota 784 unit rumah yang diperuntukkan bagi Kota Blitar pada tahun ini.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar, Erlin Ferida Kusnawati, menjelaskan bahwa proses penanganan bagi unit rumah lainnya saat ini masih terus berlangsung melalui tahapan verifikasi serta pengusulan kepada Balai Perumahan Jawa Timur.
“Untuk program bedah rumah dari Kementerian PKP pada 2026 ini, Kota Blitar mendapat kuota 784 calon penerima. Saat ini ada 100 titik yang diperbaiki,” kata Erlin, Jumat (30/10/2026).
Pemerintah Daerah Kota Blitar turut memberikan dukungan penuh terhadap kelancaran pelaksanaan program ini, khususnya dalam proses pendataan dan pemeriksaan faktual kondisi rumah warga.
Verifikasi lapangan dilakukan secara cermat guna memastikan seluruh rumah yang diusulkan benar-benar memenuhi kriteria dan membutuhkan perbaikan. Hasil dari verifikasi tersebut menjadi dasar bagi pihak dinas untuk mengusulkan tambahan penerima bantuan kepada Kementerian PKP apabila ditemukan warga lain yang memenuhi syarat.
Sementara itu, untuk proses verifikasi lanjutan serta pengusulan teknis calon penerima ditangani langsung oleh Balai Perumahan Jawa Timur yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) program.
Erlin mengaku optimistis pelaksanaan seluruh rangkaian program bedah rumah ini dapat rampung sesuai dengan target pada tahun ini. Penilaian tersebut didasari atas kapabilitas tim balai yang berpengalaman serta sistem pemantauan berkala yang terus berjalan di lapangan.
“Insyaallah bisa (selesai tahun ini), karena tim dari balai sudah pengalaman dan juga selalu dimonitor. Kami mendukung dan memfasilitasi kegiatan tersebut,” ujarnya.
Dalam skema bantuan ini, setiap penerima manfaat memperoleh alokasi dana sebesar Rp20 juta. Rinciannya, anggaran sebesar Rp17,5 juta dialokasikan untuk pembelian bahan material bangunan, sedangkan Rp2,5 juta sisanya dialokasikan sebagai upah tenaga kerja.
Pemerintah Kota Blitar berharap alokasi program serupa dapat kembali diperoleh pada tahun 2027 mendatang agar dapat menjangkau lebih banyak warga. Langkah ini merupakan komitmen berkelanjutan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian yang aman, sehat, dan layak bagi masyarakat Kota Blitar.
“Semoga pada 2027, kami dapat kuota program bedah rumah lagi. Sehingga kami ikut berkontribusi mewujudkan rumah layak huni bagi warga Kota Blitar,” imbuhnya. (*)
Editor: Syaiful Aries