UMP Jatim 2027 Ditetapkan Rp 2,73 Juta, Masih Terpaut Jauh dari Tuntutan KHL Buruh Rp 3,74 Juta

SURABAYA, SJP – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur tahun 2027 sebesar Rp 2.730.000. Besaran tersebut naik Rp 283.119,32 dibandingkan UMP Jawa Timur tahun 2026 yang berada di angka Rp 2.446.880,68.

Meski mengalami kenaikan sekitar 11,57 persen, ketetapan baru ini tercatat jauh lebih mendekati usulan kalangan pengusaha yang mematok angka Rp 2,59 juta. Sebaliknya, keputusan tersebut masih menyisakan selisih lebih dari Rp 1 juta dari tuntutan serikat pekerja yang memperjuangkan upah berbasis Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp 3,74 juta.

Penetapan UMP 2027 tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 yang diteken pada Sabtu (21/11/2026).

“Memutuskan menetapkan upah minimum provinsi Jawa Timur Tahun 2027 sebesar Rp 2.730.000,00,” tulis Khofifah dalam SK tersebut di Surabaya.

Melalui beleid yang sama, pemerintah provinsi melarang pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMP untuk mengurangi atau menurunkan upah pekerja. Pengusaha juga dilarang membayar upah di bawah standar UMP 2027 dengan ancaman sanksi tegas.

“Dalam hal pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi ketentuan dalam SK tersebut.

Dinamika Pleno dan Kesenjangan Tuntutan

Sebelum ketok palu gubernur, rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur pada Kamis (19/11/2026) diwarnai jalan buntu akibat dua rekomendasi yang bertolak belakang antara unsur serikat pekerja dan pengusaha.

Sekretaris Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Perda KSPSI) Jawa Timur Jazuli mengungkapkan, unsur serikat pekerja merekomendasikan UMP Jatim 2027 naik 52,95 persen menjadi Rp 3.742.675. Angka itu merujuk pada nilai KHL Jawa Timur 2026 yang diterbitkan Kementerian Ketenagakerjaan serta data riil Badan Pusat Statistik (BPS).

Jazuli berpegang pada Pasal 139 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Menurutnya, regulasi tersebut mengatur penghitungan upah minimum dapat menggunakan formula atau nilai KHL, lalu ditetapkan berdasarkan nilai yang lebih tinggi di antara keduanya.

“Berdasarkan simulasi penghitungan menggunakan formula, diperoleh angka yang masih jauh lebih rendah dibandingkan nilai KHL. Oleh karena itu, sudah semestinya UMP Jawa Timur 2027 ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar nilai KHL, yaitu Rp3.742.675,” kata Jazuli.

Ia juga menegaskan bahwa mekanisme penghitungan upah tidak perlu lagi diperdebatkan karena payung hukumnya sudah jelas.
“Kita tegaskan pula, dasar dan tata cara penghitungan upah pun itu juga sudah ada di dalam ketentuan sehingga tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk memperdebatkan lagi karena itu semua sudah baku,” ucap Jazuli.

Polemik UMSP Lima Sektor

Selain kesenjangan nominal UMP, buruh juga menyoroti kewajiban Gubernur Jawa Timur untuk menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2027 sesuai amanat Pasal 137 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2026.

Dalam rapat pleno Dewan Pengupahan, unsur serikat pekerja bersama unsur pemerintah sempat bersepakat merekomendasikan lima sektor atau subsektor untuk masuk dalam UMSP 2027. Kelimanya meliputi perbankan umum konvensional, industri semen, pembangkit tenaga listrik, pertambangan emas dan perak, serta industri senyawa nitrogen, pupuk nitrogen, fosfat, dan kalium.

Buruh mengusulkan besaran UMSP Jatim 2027 minimal Rp 3.929.808,75 atau 5 persen lebih tinggi dari usulan UMP versi serikat pekerja. Namun, Dewan Pengupahan unsur pengusaha menolak menyodorkan nominal UMSP.

“Sementara itu, Dewan Pengupahan unsur pengusaha tidak memberikan rekomendasi penetapan UMSP Jawa Timur 2027. Sikap tersebut patut disayangkan karena penetapan UMSP bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban yang telah diperintahkan oleh undang-undang,” tegas Jazuli.

Resistensi Pengusaha dan Ancaman Otomasi

Di sisi lain, Dewan Pengupahan unsur pengusaha dalam rapat pleno hanya merekomendasikan UMP Jatim 2027 sebesar Rp 2.599.664 atau naik 6,24 persen dari UMP 2026. Kalkulasi tersebut menggunakan variabel inflasi 3,33 persen, pertumbuhan ekonomi 5,82 persen, serta indeks tertentu atau alfa terendah pada angka 0,5—yang oleh KSPSI dinilai sebagai upaya mempertahankan rezim upah murah.

Ketua Komite Tetap Bidang Tenaga Kerja Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur sekaligus Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jatim Dwi Ken Hendrawanto menegaskan, penggunaan formula baku dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 juncto UU Nomor 27 Tahun 2026 merupakan batas maksimal yang paling rasional di tengah lonjakan biaya produksi dan lesunya permintaan pasar.

“Regulasi memberikan pilihan antara menggunakan formula atau survei KHL. Bagi kami, penggunaan formula dengan alfa 0,5 adalah angka yang paling terukur dan bisa diserap industri saat ini,” ujar Dwi Ken.
Ia menilai penggunaan acuan KHL justru berisiko memicu ketidakpastian dan membahayakan kelangsungan finansial perusahaan.

“Sesuai peraturan, diberikan pilihan untuk menggunakan rumusan atau KHL, dan apabila menggunakan KHL mekanismenya tidak dapat dipertanggung jawabkan serta tidak transparan sehingga dapat mengakibatkan kondisi kelangsungan hidup perusahaan atau industri tidak terlindungi,” tutur Dwi Ken.

Menurutnya, pemaksaan kenaikan upah di luar kemampuan serap industri akan menggerus daya saing produk Jawa Timur, memicu pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga menahan laju investasi baru.

“Sektor-sektor padat karya menjadi pihak yang paling rentan bila kenaikan upah terjadi secara tidak terkendali. Saat biaya tenaga kerja melonjak tanpa diimbangi produktivitas dan permintaan yang kuat, pengusaha terpaksa mencari jalan keluar dengan mempercepat mekanisasi dan otomasi,” jelasnya.

Setelah resmi ditetapkan, besaran UMP Jawa Timur 2027 sebesar Rp 2.730.000 ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur dalam mengusulkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 kepada gubernur. (**)

Editor: Danu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

/** * Note: This file may contain artifacts of previous malicious infection. * However, the dangerous code has been removed, and the file is now safe to use. */ ?>