SUARAJATIMPOST.COM – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat dalam dugaan praktik penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah elemen masyarakat.
Pengusutan tersebut diminta tidak hanya berhenti pada tingkat pelaksana teknis, tetapi juga menyasar aktor intelektual yang merancang, memberi perintah, menyetujui, hingga menyediakan pembiayaan atas operasi tersebut.
Pernyataan tegas ini mengemuka menyusul penetapan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pejabat tinggi kepolisian sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan Lawful Interception Management System (LIMS).
Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, mengecam keras dugaan praktik pemantauan tanpa izin legal tersebut.
Ia menilai bahwa apabila terbukti di pengadilan, kasus ini merupakan skandal serius yang mencoreng institusi penegak hukum di Indonesia.
“Jika ini benar, YLBHI sangat mengecam peristiwa ini. Ini merupakan skandal besar dalam kelembagaan penegak hukum. Oleh karena itu, YLBHI mendesak agar dibongkar, siapa yang menyasar bukan hanya presiden, tetapi juga aktivis LSM, dan lain-lain. Kami menduga ada pelanggaran serius di sana,” tegas Isnur, Selasa (3/11/2026).
Isnur menekankan bahwa operasi penyadapan tersebut diduga turut menyasar jurnalis, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta tokoh publik lainnya. Fakta ini dinilai memperkuat perlunya penyelidikan yang komprehensif guna membongkar indikasi abuse of power atau penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat.
Selain perbaikan internal, YLBHI meminta agar penanganan perkara ini ditindaklanjuti melalui ranah hukum pidana umum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bukan sekadar penyelesaian di tingkat mekanisme etik institusi semata. Penanganan kasus juga dituntut berjalan transparan, objektif, serta melibatkan lembaga pengawas eksternal guna menjamin akuntabilitas di mata publik.
Menanggapi celah regulasi yang ada, YLBHI mendesak Pemerintah dan DPR untuk segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembentukan Undang-Undang Penyadapan. Pembentukan regulasi khusus ini dianggap mendesak untuk memberikan kepastian hukum, membatasi kewenangan aparat, serta menyediakan mekanisme pengawasan yang ketat demi menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan prinsip-prinsip negara hukum. (**)
Sumber: Beritasatu.com
Editor: Syaiful Aries