Fraksi PDI Perjuangan Soroti Utang Rp45 Miliar hingga Belanja Pegawai dalam Raperda APBD Bondowoso 2027

BONDOWOSO, SJP — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bondowoso meminta Pemerintah Kabupaten Bondowoso memberikan penjelasan lebih terukur terhadap sejumlah pos anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027.

Catatan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Sofi Indriasari, dalam rapat paripurna Pandangan Umum Fraksi di Graha Paripurna DPRD Bondowoso, Senin (28/9/2026).

Salah satu perhatian fraksi tertuju pada struktur fiskal Raperda APBD 2027. Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan Rp1,826 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp1,910 triliun sehingga terdapat defisit Rp83,482 miliar. Defisit itu direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto, termasuk SiLPA Rp48,482 miliar dan rencana pinjaman atau utang daerah sebesar Rp45 miliar.

Sofi mengatakan, fraksi tidak memandang defisit sebagai persoalan secara otomatis. Namun, kualitas pembiayaan, produktivitas belanja, manfaat program, serta risiko fiskal pada tahun-tahun berikutnya perlu dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah daerah.

“Bagaimana Pemerintah Daerah menjaga keberlanjutan fiskal apabila asumsi transfer pusat mengalami perubahan? Apa tujuan penggunaan utang Rp45 miliar, kegiatan yang dibiayai, skema pengembalian dan kemampuan fiskal untuk memenuhinya?” kata Sofi saat membacakan pandangan umum fraksi.

Selain pembiayaan, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Raperda APBD 2027, PAD direncanakan mencapai Rp333,556 miliar yang berasal dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

Fraksi meminta peningkatan PAD dilakukan melalui perluasan basis usaha, pemutakhiran data, digitalisasi pemungutan, optimalisasi aset dan perbaikan pelayanan. Fraksi juga mempertanyakan penyelesaian persoalan pelayanan PPAT di kecamatan serta tata kelola usaha hiburan malam, karaoke dan usaha sejenisnya yang dinilai memiliki potensi terhadap penerimaan daerah.

“Fraksi mendorong Bapenda dan OPD terkait memperluas basis PAD, memperkuat digitalisasi dan menata potensi usaha serta aset daerah secara terukur,” ujarnya.

Soroti Belanja Pegawai dan PPPK

Perhatian lain diarahkan pada belanja pegawai. Dalam Raperda APBD 2027, belanja pegawai direncanakan sebesar Rp842,337 miliar. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan alokasi belanja pegawai pada APBD 2026 yang disebut mencapai Rp922,325 miliar.

Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan apakah angka tersebut telah sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu pada 2027.

“Apabila kebutuhan PPPK paruh waktu belum terlihat secara eksplisit dalam struktur Belanja Pegawai Raperda APBD 2027, pada rekening atau subkegiatan mana kebutuhan tersebut dianggarkan, berapa jumlah pegawai yang menjadi dasar perhitungan, serta bagaimana skema pembiayaannya?” kata Sofi.

Menurut fraksi, besarnya belanja pegawai harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Karena itu, pengembangan kompetensi ASN juga diminta tidak hanya diukur berdasarkan jumlah peserta pelatihan atau kepemilikan sertifikat, tetapi melalui perubahan kualitas pekerjaan, waktu layanan, produktivitas, inovasi dan kepuasan masyarakat.

Pendidikan, Kesehatan dan Data Kemiskinan

Di sektor pendidikan, Fraksi PDI Perjuangan meminta anggaran 2027 diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran, literasi dan numerasi, pemerataan guru, kompetensi kepala sekolah serta perlindungan anak.

Fraksi juga meminta pemutakhiran data Guru Ngaji agar intervensi pemerintah dapat lebih tepat sasaran. Sementara di sektor kesehatan, perhatian diarahkan pada kualitas pelayanan RSUD dr. H. Koesnadi, khususnya waktu tunggu, ketersediaan obat, proses rujukan, keselamatan pasien dan kepuasan masyarakat.

Persoalan data juga menjadi perhatian ketika fraksi membahas kemiskinan dan penggunaan data Desil. Fraksi meminta pemerintah menyiapkan mekanisme verifikasi, validasi, koreksi, pengaduan dan pembaruan data hingga tingkat desa.

“Bagaimana masyarakat dapat mengajukan koreksi apabila kondisi sosial ekonominya berubah?” demikian salah satu pertanyaan yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan.

Infrastruktur hingga Pengelolaan Wisata

Fraksi partai berlambang banteng moncong putih ini juga turut meminta kejelasan mengenai prioritas pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, jaringan dan irigasi. Anggaran belanja modal untuk jalan, jaringan dan irigasi dalam dokumen yang dikaji fraksi disebut sekitar Rp90,721 miliar.

Menurut Fraksi PDI Perjuangan, pembangunan infrastruktur perlu mempertimbangkan tingkat kerusakan, kebutuhan desa, konektivitas sentra ekonomi serta akses terhadap pelayanan dasar. Program penyediaan air juga dinilai tidak cukup diukur dari jumlah titik pembangunan, tetapi harus dilihat dari luas lahan terlayani, jumlah penerima manfaat, kontinuitas air dan dampaknya terhadap produktivitas.

Program Bondowoso Menyala juga diminta memperhatikan keberlanjutan biaya energi, pemeliharaan dan kemampuan fiskal daerah. Sementara pengelolaan sampah, terutama di kawasan wisata Ijen, dinilai membutuhkan sistem yang lebih terukur dan berjenjang.

Di sektor pariwisata, fraksi membuka ruang terhadap pengelolaan destinasi wisata milik pemerintah melalui skema kerja sama dengan pihak ketiga, sepanjang status aset, studi kelayakan, mekanisme pemilihan mitra, kontribusi daerah, tenaga kerja lokal dan pengawasan ditetapkan secara jelas.

“Prinsipnya: aset pemerintah, dikelola profesional, masyarakat memperoleh manfaat, dan pemerintah tetap memegang kendali publik,” kata Sofi.

Minta Data Program DBHCHT-BPJS

Fraksi PDI Perjuangan juga meminta penjelasan mengenai program perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi buruh tani tembakau dan Guru Ngaji melalui skema BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai dari DBHCHT.

Fraksi mempertanyakan jumlah peserta aktif pada 2025 dan 2026, sumber data penerima, status kepesertaan, realisasi manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), hingga mekanisme rekonsiliasi data antara OPD, BPJS Ketenagakerjaan, Dukcapil, desa dan kecamatan.

Fraksi juga meminta data by name by address untuk kepentingan pengawasan DPRD melalui mekanisme resmi dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi.

“Program tidak cukup dinilai berhasil hanya karena premi telah dibayar. Ukuran keberhasilan harus mencakup peserta yang tepat, status aktif, peserta mengetahui haknya, manfaat benar-benar diterima ketika risiko terjadi, dan data yang diperbarui secara berkala,” ujar Sofi.

Fraksi PDI Perjuangan kemudian meminta sejumlah data sebagai bahan pendalaman pembahasan, antara lain matriks keterkaitan RPJMD-RKPD-KUA-PPAS-APBD 2027, penjelasan sumber SiLPA dan tujuan utang Rp45 miliar, data peserta aktif program DBHCHT-BPJS Ketenagakerjaan, mekanisme pemutakhiran data Desil hingga tingkat desa, serta daftar destinasi wisata milik Pemkab beserta status aset, biaya pemeliharaan, jumlah kunjungan, pendapatan dan potensi kerja sama.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan APBD 2027 perlu dilihat bukan hanya dari sisi serapan anggaran, tetapi juga manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

“Bondowoso membutuhkan APBD yang bukan hanya terserap, tetapi bekerja; bukan hanya membangun aset, tetapi menghidupkan aset; bukan hanya memiliki potensi, tetapi mengolahnya menjadi kekuatan ekonomi,” pungkas Sofi. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

/** * Note: This file may contain artifacts of previous malicious infection. * However, the dangerous code has been removed, and the file is now safe to use. */ ?>