KEDIRI, SJP – Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) Kabupaten Kediri siap mengambil langkah hukum atas peristiwa kematian Sri Astutik Anggraini (40) dan bayinya di RS Aura Syifa. Upaya hukum ini dipersiapkan setelah mediasi awal pada Selasa (13/10/2026) gagal menghadirkan dokter penanggung jawab serta perawat yang menangani persalinan.
Peristiwa ini bermula saat Sri masuk rumah sakit pada 23 September 2026 pukul 01.00 WIB dengan kondisi ketuban pecah sejak pukul 22.00 WIB. Karena proses pembukaan berjalan lambat hingga sore hari, suami korban meminta istrinya dioperasi caesar.
“Melihat kondisi tersebut, saya sempat meminta agar istrinya segera menjalani operasi caesar, tapi ditunda dengan alasan riwayat persalinan normal dan kendala administrasi BPJS,” katanya, Selasa (13/10/2026).
Menurut Suyanto, situasi memburuk setelah dugaan tindakan manuver kristeller, yakni penekanan kuat pada rahim menggunakan kepalan tangan oleh dua tenaga medis dilakukan. Suyanto mencatat denyut jantung bayinya anjlok dari 137 menjadi 105 kali per menit.
“Setelah kejadian itu, istri saya menjalani operasi caesar. Saya diminta untuk menandatangani persetujuan operasi sekaligus tindakan sterilisasi,” ujarnya.
Akhirnya, lanjut Suyanto, operasi caesar darurat dilakukan yang berujung pada robeknya rahim, pengangkatan organ, serta meninggalnya ibu dan bayi tersebut.
Pendamping hukum dari LPBH NU Kabupaten Kediri, Samsul Munir, menegaskan bahwa selain kejanggalan tindakan medis, ditemukan pula dugaan pemalsuan atau kejanggalan dokumen informed consent.
“Ada hal penting dalam dokumen yang harus diklarifikasi. Klien kami menegaskan tidak pernah menandatangani persetujuan tindakan medis yang tertulis di dokumen tersebut,” ujar Munir.
LPBH NU saat ini mengumpulkan bukti berkas medis dan menunggu iktikad baik rumah sakit pada jadwal mediasi ulang pekan depan. Namun, jika pihak RS Aura Syifa tetap tertutup dan menolak menghadirkan tenaga medis yang bersangkutan, LPBH NU siap membawa kasus ini ke jalur hukum.
“Kami masih mengutamakan mediasi. Tapi jika pekan depan tetap tidak ada kejelasan dan transparansi dari dokter yang menangani, kami membuka opsi menempuh jalur hukum resmi, baik secara perdata, pidana, maupun aduan disiplin kedokteran,” tegas Munir.
Hingga saat ini, pihak RS Aura Syifa Kediri menolak untuk memberikan konfirmasi. “Tidak bisa,” kata A.I. Lutfansyah, petugas keamanan rumah sakit, setelah koordinasi dengan manajemen rumah sakit. (**)
Editor: Danu