Dewan Pendidikan Bojonegoro Sebut Laporan Polisi Kasus Kekerasan Siswa SMP Wajar dan Sah

BOJONEGORO, SJP–Langkah orang tua siswa yang melaporkan dugaan penganiayaan oleh kakak kelas terhadap adik kelas di salah satu SMP Negeri di Bojonegoro ke kepolisian dinilai wajar dan sah. 

Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro menegaskan bahwa langkah hukum tersebut merupakan bentuk perlindungan anak dan upaya membangun efek jera, bukan tindakan yang berlebihan.

Bidang Pengawasan dan Advokasi Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Sholikin Jamik, menegaskan bahwa lingkungan sekolah seharusnya tidak menjadi tempat berkembangnya budaya senioritas yang salah.

“Sekolah bukan tempat balas dendam senioritas. Fenomena kakak kelas menganiaya adik kelas ini penyakit lama yang sering dibungkus dengan istilah tradisi, mendisiplinkan, atau plonco,” ujarnya.

Menurut Sholikin, baik dalam ajaran agama maupun Undang-Undang Perlindungan Anak, tidak ada hak bagi seorang anak untuk menghukum anak lainnya. Kewenangan untuk mendidik sepenuhnya berada di tangan guru dan orang tua. Ia juga mengingatkan bahaya pembiaran terhadap tindakan kekerasan dengan dalih “namanya juga anak-anak”, karena korban hari ini berpotensi menjadi pelaku di kemudian hari.

“Ibarat jalan yang bengkok, kalau tidak diluruskan dari awal, akan terus bengkok sampai ujung,” tuturnya.

Menanggapi keberatan dari sebagian orang tua pelaku, Sholikin menjelaskan bahwa penanganan perkara hukum bagi anak di Indonesia memiliki mekanisme khusus yang mengedepankan pendekatan restoratif.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perkara yang melibatkan anak usia 12 hingga 17 tahun wajib mengedepankan diversi dan keadilan restoratif, bukan langsung berujung pada pemenjaraan. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) kepolisian biasanya akan menempuh tahapan mediasi, mempertemukan pihak keluarga korban, pelaku, sekolah, dan UPTD PPA untuk mencapai kesepakatan damai serta pembinaan.

“Jadi lapor polisi justru jalur paling beradab untuk menimbulkan efek jera. Kalau hanya diselesaikan di ruang BK, sering kali besok diulangi lagi,” kata Sholikin.

Dalam pandangannya, Sholikin menyampaikan pesan dan evaluasi khusus kepada tiga pihak yang terlibat dalam insiden ini. Kepada orang tua korban, Sholikim menyebut bahwa langkah melapor dinilai sudah tepat sebagai wujud kewajiban hifzhun nafs (menjaga jiwa anak) dan tidak perlu merasa bersalah.

“Melapor bukan dendam, tapi ikhtiar agar tidak ada korban berikutnya,” ucapnya.

Kepada orang tua pelaku, diharapkan tidak bersikap defensif, melainkan menerima laporan ini sebagai teguran konstruktif untuk membimbing anak mengakui kesalahan. Pembelaan yang berlebihan justru dikhawatirkan membuat anak merasa kebal hukum.

Kepada pihak sekolah Sholikin menyebut peristiwa ini dinilai sebagai bentuk kelemahan pengawasan internal. Sekolah didorong untuk memperketat Standar Operasional Prosedur (SOP) anti-perundungan serta aktif dalam proses pembinaan lanjutan.

Sholikin juga mengingatkan agar penyelesaian damai tidak sekadar dilakukan secara formalitas tanpa pengawasan yang jelas.

“Jangan kekeluargaan hanya salaman di ruang guru lalu selesai. Kekeluargaan tanpa catatan itulah yang membuat kasus penganiayaan di SMP terulang setiap tahun ajaran baru,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Bojonegoro belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penanganan kasus tersebut, sementara pihak redaksi terus memantau proses konfirmasi dari instansi berwenang. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

/** * Note: This file may contain artifacts of previous malicious infection. * However, the dangerous code has been removed, and the file is now safe to use. */ ?>