Dorong Penguatan Literasi Halal, Tingkatkan Kepercayaan Konsumen Pada Produk UMKM

KEDIRI, SJP – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, KH An’im Falachuddin Mahrus, mendorong penguatan literasi halal di tengah masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM sekaligus melindungi masyarakat dari produk yang tidak terjamin kehalalannya.

Hal tersebut disampaikan dalam sosialisasi bertajuk “Literasi Halal bagi Masyarakat dalam Mewujudkan Ekosistem Halal Nasional” yang digelar di Kampus Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo, Kota Kediri.

Tokoh yang biasa disapa Gus An’im ini menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kerja sama Komisi VIII DPR RI dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mengenai pentingnya sertifikasi halal.

Menurutnya, keberadaan sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk UMKM. Dengan demikian, produk yang telah memiliki jaminan kehalalan diharapkan lebih mampu bersaing dan menarik minat konsumen.

“Dengan adanya label halal ini, kita berharap produk-produk UMKM bisa semakin dipercaya oleh masyarakat. Dengan dipercaya oleh masyarakat, otomatis dagangannya bisa semakin laris,” ujarnya, Sabtu, (31/10/2026) 

Selain mendorong daya saing UMKM, Gus An’im menekankan pentingnya sertifikasi halal untuk melindungi masyarakat muslim, terutama dalam mengonsumsi produk makanan olahan, termasuk produk impor.

Ia menilai, kesadaran terhadap kehalalan produk perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih cermat dalam memilih produk yang dikonsumsi. Di sisi lain, kepedulian tersebut diharapkan mendorong pelaku usaha dalam negeri untuk mengurus sertifikasi halal sehingga mampu memperkuat daya saing produknya.

Gus An’im juga menyoroti kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan yang, menurutnya, mengalami perubahan jadwal dari 2026 menjadi 2028. Ia mengingatkan pentingnya kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan tersebut.

Tak hanya sosialisasi, ia meminta BPJPH memperkuat pengawasan dan penegakan aturan terhadap produk yang tidak memenuhi ketentuan halal. Menurutnya, lembaga tersebut perlu berkolaborasi dengan instansi lain, termasuk aparat penegak hukum, agar penanganan laporan masyarakat dapat dilakukan secara efektif.

“Kami berpesan kepada BPJPH agar punya gigi yang kuat. Artinya, harus berkolaborasi dengan lembaga lain, aparat penegak hukum, dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya produk halal,” tegasnya.

Gus An’im berharap BPJPH dapat mengambil tindakan terhadap produk yang terbukti tidak halal, termasuk menghentikan peredarannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Kemitraan dan Kerja Sama Dalam Negeri BPJPH, Kusnanto, menyebut rendahnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu tantangan utama dalam mendorong sertifikasi halal.

Menurutnya, sebagian pelaku usaha belum menganggap sertifikat halal sebagai kebutuhan penting. Padahal, kejelasan status halal dapat menjadi nilai tambah bagi produk, terutama ketika harus bersaing dengan produk lain di pasar domestik maupun internasional.

“Tantangan yang paling utama itu awareness dari masyarakat. Kesadaran masyarakat bahwa sertifikat halal itu belum dirasa penting. Padahal, pasar pasti akan memilih suatu produk yang sudah memiliki kejelasan dari sisi halalnya,” kata Kusnanto.

Ia menambahkan, sertifikasi halal juga memiliki peran penting dalam memperluas akses pasar ekspor. Produk yang dipasarkan ke kawasan Timur Tengah, misalnya, perlu memperhatikan persyaratan halal yang berlaku di negara tujuan.

Kusnanto menilai, sertifikat halal dapat meningkatkan daya tarik produk di pasar internasional. Karena itu, literasi halal perlu menyasar dua kelompok sekaligus, yakni masyarakat sebagai konsumen dan pelaku usaha sebagai produsen.

Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam pengawasan produk yang diduga tidak halal. Kusnanto mengimbau masyarakat menyampaikan laporan atau informasi terkait temuan tersebut melalui saluran resmi BPJPH agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

/** * Note: This file may contain artifacts of previous malicious infection. * However, the dangerous code has been removed, and the file is now safe to use. */ ?>