KOTA MALANG, SJP – Kredibilitas PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI Cabang Malang dipertanyakan menyusul laporan dugaan pemalsuan dokumen dan pencatutan identitas dalam pengajuan fasilitas kredit senilai Rp5,7 miliar.
Kasus ini telah resmi dilaporkan ke Polresta Malang Kota berdasarkan Surat Tanda Terima Pengaduan Masyarakat (STTPM) Nomor: STTPM/2141/X/RESKRIM/2026/SPKT/Polresta Malang Kota/Polda Jawa Timur.
Perkara ini bermula pada 29 September 2026 ketika pelapor berinisial A mendatangi Kantor Bank BNI Cabang Basuki Rahmat di Kota Malang untuk memenuhi panggilan konfirmasi pengajuan kredit.
Kuasa hukum pelapor, Hasrul Azwar Hasibuan, menyatakan bahwa kliennya tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman tersebut.
Dalam proses verifikasi internal bank, tercatat pihak berinisial RDN mengajukan pinjaman sebesar Rp5,7 miliar dengan mengaku sebagai pemilik sah Toko Emas Sultan II di Pasar Besar, dengan dugaan keterlibatan oknum internal bank atau pegawai bank berinisial MAR.
“Klien kami tidak pernah merasa mengajukan kredit tersebut. Setelah mendapatkan konfirmasi dari pihak bank, klien kami langsung memberikan klarifikasi bahwa tidak pernah mengajukan permohonan kredit sebagaimana yang dimaksud,” ungkap Hasrul.
“Kami menduga ada peran RDN yang merupakan orang terdekat klien kami, serta dibantu oleh saudari (MAR) yang disebut sebagai pegawai Bank BNI di Kota Malang. Tetapi tentu saja, dugaan ini harus didalami dan dibuktikan melalui proses hukum,” tambahnya.
Menurut Hasrul, kasus ini memicu perhatian terhadap efektivitas prinsip kehati-hatian (prudent banking) serta prosedur pengenalan nasabah (Know Your Customer / KYC) dalam memverifikasi dokumen administratif.
Berdasarkan investigasi pihak pelapor, ditemukan indikasi perbedaan spesifikasi dokumen antara arsip asli dan berkas yang masuk ke sistem perbankan, termasuk ketiadaan stempel resmi serta perbedaan tanda tangan.
“Dokumen asli milik klien kami seharusnya memiliki stempel dan tulisan tangan dari klien dan pegawai toko kami sendiri. Namun, terhadap dokumen yang digunakan dalam pengajuan kredit tersebut, tidak ditemukan stempel maupun tulisan tangan klien kami. Tanda tangannya juga bukan tanda tangan klien kami,” tegas Hasrul.
Meskipun fasilitas kredit tersebut belum sempat dicairkan sehingga belum menimbulkan kerugian finansial secara langsung, pihak kuasa hukum menilai insiden ini sebagai persoalan serius yang berkaitan dengan keamanan identitas dan perlindungan data pelaku usaha.
“Untuk sementara, kerugian secara langsung belum ada karena pengajuan kredit tersebut belum dicairkan. Namun, kami tidak ingin persoalan ini dibiarkan tanpa kejelasan, sebab menyangkut nama baik, identitas, serta dokumen usaha milik klien kami,” tandas Hasrul.
Kasi Humas Polresta Malang Kota, Ipda Lukman Sobhikin membenarkan adanya laporan itu, ia menyampaikan bahwa pihak kepolisian berkomitmen menindaklanjuti proses hukum secara objektif.
“Terimakasih infonya pak. Mohon waktu, kami follow up laporan tersebut,” ujar Ipda Lukman saat dikonfirmasi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak bank berpelat merah tersebut masih belum berhasil dikonfirmasi, upaya konfirmasi masih terus dilakukan. (*)
Editor: Syaiful Aries