SURABAYA, SJP – Gelombang penolakan terhadap kegiatan sound horeg di Jawa Timur semakin masif. Lebih dari 70 ribu orang telah membubuhkan tanda tangan dalam petisi daring yang diinisiasi oleh Yana Heksa Purbowati melalui platform Change.org. Petisi tersebut dilayangkan untuk mendesak jajaran Kepolisian dan Pemerintah Daerah Jawa Timur agar segera mengambil tindakan tegas.
Sebagai pemrakarsa petisi, Yana Heksa Purbowati menegaskan bahwa parade sound horeg yang belakangan ini marak diselenggarakan telah bergeser dari esensi hiburan menjadi ajang pelanggaran hak-hak dasar masyarakat.
“Kegiatan sound horeg di Jawa Timur telah melampaui batas hiburan dan berubah menjadi bentuk pelanggaran hak dasar warga atas keamanan, kesehatan, serta ketenangan hidup. Pembiaran dan pemberian izin kegiatan ini terus memakan korban dan menciptakan iklim intimidasi di tengah pemukiman masyarakat,” kata Yana dalam pembuka petisinya.
Beberkan Kerusakan Bangunan hingga Trauma Warga
Yana membeberkan sejumlah temuan dan laporan mengenai dampak destruktif dari getaran frekuensi suara ekstrem tersebut. Menurut penjelasannya, dampak materiil yang dialami warga mencakup dinding rumah yang retak, kaca pecah, hingga plafon bangunan yang roboh.
Tak berhenti pada kerugian fisik bangunan, Yana juga menyoroti dampak kesehatan mental dan fisik yang menimpa kelompok masyarakat rentan. Ia mengungkapkan bahwa suara bising ekstrem tersebut telah memicu gangguan pendengaran, rasa sakit, serta trauma parah pada bayi dan lansia, hingga memaksa sebagian warga mengungsi dari kediaman mereka sendiri.
Selain isu kebisingan dan kerusakan fisik, Yana menyoroti adanya praktik penekanan sosial yang menyertai penyelenggaraan acara. Ia menyatakan bahwa warga kerap diintai oleh penarikan iuran wajib secara paksa. Warga yang menolak atau tidak mampu membayar, kerap mendapati intimidasi hingga pengucilan dari lingkungan sosial. Ia juga menyoroti maraknya aksi pungutan liar (pungli) di akses jalan umum yang menjadi satu-satunya jalur mobilitas warga.
Ajukan Tiga Tuntutan Utama kepada Pejabat Daerah
Melihat eskalasi masalah ini, Yana menekankan bahwa Pemerintah Daerah dan Kepolisian tidak boleh membiarkan masyarakat berjuang sendirian menghadapi kerugian tersebut. Ia secara spesifik melayangkan tuntutan kepada Kapolda Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur, Kabid Propam Polda Jatim, serta PLT Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jatim.
Di akhir petisi, Yana merumuskan sejumlah tuntutan. Dia menuntut pelarangan permanen dan pencabutan seluruh izin kegiatan sound horeg serta penggunaan pengeras suara berisik ekstrem di kawasan pemukiman warga di Jawa Timur.
Yana juga mendesak dibukanya mekanisme pertanggungjawaban resmi guna memfasilitasi ganti rugi atas kerusakan rumah, biaya pengobatan, serta kerugian hidup warga terdampak.
Tak hanya itu, dia meminta aparat menindak tegas oknum panitia atau kelompok yang terbukti melakukan pungutan liar di jalan umum dan pemaksaan iuran yang disertai ancaman.
Pernyataan dan tuntutan yang disusun oleh Yana Heksa Purbowati ini mendapat respons luas dari masyarakat. Hingga, Rabu, 30 September 2026, penggalangan petisi ini mendapatkan tanda tangan dari 71.949.
Melalui penggalangan dukungan, Yana berharap jajaran Pemprov dan Polda Jawa Timur segera memberikan respons konkrit demi mengembalikan ketenangan, keselamatan, dan keadilan bagi seluruh warga Jawa Timur.
MUI Jatim Dorong Penerbitan Pergub
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur yang telah mengeluarkan fatwa haram sound horeg, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang melarang secara total penggunaan sound horeg.
Langkah hukum tegas ini disuarakan menyusul tragedi sound horeg yang merenggut tiga nyawa warga di berbagai wilayah Jawa Timur sepanjang Agustus 2026.
Regulasi tingkat provinsi berkekuatan hukum mengikat dinilai sudah sangat mendesak. Pasalnya, Surat Edaran (SE) maupun imbauan yang diterbitkan selama ini terbukti tidak memiliki taji untuk menghentikan operasional pengeras suara bervolume ekstrem tersebut di lapangan.
“Dulu saja ketika kami mengeluarkan fatwa haram itu masih belum ada korban, sekarang sudah terjadi memakan korban. Saya kira bersama-sama stakeholder harus membuat keputusan yang tegas,” ujar KH Ma’ruf Khozin,Ketua MUI Jatim Bidang Fatwa
“Kami mendorong, mengusulkan ke Pemprov Jatim, ke Ibu Gubernur untuk mengeluarkan peraturan gubernur larangan sound horeg,” tambah Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Bangkalan tersebut.
Selain menagih komitmen Pemprov Jatim, Kiai Ma’ruf yang juga menjabat sebagai Ketua Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur ini menginggung lemahnya fungsi pengawasan dan penindakan di lapangan oleh aparat penegak hukum.
Sinergi antara Pemprov Jawa Timur, aparat kepolisian, serta seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) menjadi syarat mutlak untuk menghentikan jatuhnya korban jiwa baru atas nama kegiatan hiburan.
Pengusaha Sound Horeg: SEB Gubernur Sulit Diterapkan
Dikutip dari kompas.com, juru bicara pengusaha sound horeg Blitar, Haryono, menilai Surat Edaran Bersama (SEB) Gubernur Jawa Timur tahun 2025 sulit diterapkan karena batasan intensitas suara yang dinilai terlalu rendah. “Kalau itu diterapkan, bagaimana dengan toa masjid dan musala… suara adzan dari toa masjid hampir 140 dB,” tegasnya saat menyoroti batasan 120 dB (statis) dan 85 dB (mobile).
Selain menilai SEB memicu ketidakpastian hukum karena tidak adanya kejelasan metode pengukuran, ia menyinggung kekosongan petunjuk teknis. “Dari jarak berapa diukurnya? Apakah satu meter atau berapa meter dari sumber suara,” tutur Haryono, menekankan kekhawatiran akibatadanya kekosongan hukum yang mengatur pelaksanaan kegiatan terutama karnaval sound.
Regulasi tersebut juga dikritik karena belum mengatur batas penggunaan subwoofer yang menentukan kekuatan getaran. Haryono mengusulkan batasan 4 subwoofer untuk wilayah perkotaan serta 6 hingga 12 subwoofer untuk perdesaan, dengan pertimbangan medan jalan yang dilalui.
Dia mengeluhkan perbedaan perlakuan di lapangan, ia merasa pengetatan dari pihak kepolisian daerah setempat kurang proporsional. “Ini kan tidak adil. Di Blitar terlalu ketat aturannya, padahal setiap event karnaval sound kan memberikan dampak ekonomi bagi ribuan orang,” pungkasnya seraya berharap Pemprov Jatim membuat aturan yang lebih realistis dan berpihak pada ekonomi warga.(**)
Editor: Danu