KEDIRI, SJP – Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPC PHRI) Kabupaten Kediri resmi terbentuk. Sebelumnya, Kabupaten Kediri bergabung dalam PHRI Kediri Raya. Pembentukan kepengurusan ini diharapkan membuat pengembangan sektor perhotelan, restoran, dan pariwisata daerah di Kabupaten Kediri lebih fokus sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah.
Ketua BPC PHRI Kabupaten Kediri terpilih, Ir. Esterrita Dian Kenjorini mengatakan, pembentukan kepengurusan mandiri dilatarbelakangi luasnya wilayah Kabupaten Kediri serta semakin berkembangnya usaha perhotelan dan kuliner.
“Wilayah Kabupaten Kediri besar sekali. Kemudian mulai menjamur berdiri hotel satu, dua, tiga, juga usaha kulinernya. Akhirnya kita terpacu dan termotivasi untuk berdiri sendiri,” ujar Esterrita, Rabu (14/10/2026).
Menurut Esterrita, PHRI Kabupaten Kediri ke depan akan berfokus menggali potensi pariwisata daerah serta mendorong pertumbuhan usaha pariwisata. Upaya tersebut diharapkan berdampak pada peningkatan okupansi hotel dan restoran sekaligus mendatangkan lebih banyak wisatawan.
Esterrita menilai pengembangan pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan destinasi. Pengelolaan pelaku usaha dan dukungan sektor pendukung juga diperlukan agar wisatawan tertarik berkunjung dan tinggal lebih lama. Karena itu, PHRI Kabupaten Kediri ingin memperkuat kolaborasi dengan Dinas Pariwisata serta menjadi mitra kritis sekaligus mitra solusi bagi pemerintah daerah.
“Tujuannya kita harus bersinergi dengan Dinas Pariwisata Kediri sebagai mitra kritis dan mitra solusi untuk kolaborasi,” tambahnya.
Esterrita menambahkan, program ke depan juga diarahkan untuk menyatukan para pelaku usaha agar mampu bekerja bersama dalam satu wadah. Menurutnya, perbedaan karakter dan kepentingan anggota menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi melalui komunikasi dan kemampuan merangkul seluruh pihak.
“Yang mengoordinasi orang banyak itu kita harus satu visi, satu misi. Dengan segala macam karakter yang berbeda, kita selaku ketua harus bisa merangkul semuanya. Kita tidak boleh egois, namanya ketua harus berkorban,” katanya.
Berdasarkan pendataan sementara, terdapat 49 pelaku usaha yang telah tercatat oleh PHRI Kabupaten Kediri. Dari jumlah tersebut, sekitar 17 disebut telah bersertifikat. Data tersebut akan menjadi salah satu perhatian dalam pengelolaan organisasi dan penguatan pelaku usaha ke depan.
Ketua PHRI Jawa Timur, Dwi Cahyono, menyebut pembentukan BPC PHRI Kabupaten Kediri menjadi langkah penting agar pengelolaan potensi pariwisata dapat lebih terarah. Menurutnya, cakupan wilayah Kediri Raya sebelumnya terlalu luas jika hanya ditangani satu kepengurusan.
“Potensinya terlalu besar di Kediri Raya ini, tidak bisa diurus hanya satu BPC waktu itu. Jadi memang sekarang harus dipisahkan antara Kota dan Kabupaten Kediri agar bisa fokus ke daerah masing-masing,” ujarnya.
Dwi menegaskan, peran PHRI tidak sebatas memperjuangkan kepentingan anggota dari sektor hotel dan restoran. Organisasi tersebut juga diharapkan berkontribusi terhadap kemajuan pariwisata daerah, termasuk melalui promosi dan penyediaan data yang dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan pemerintah.
Ia menilai hotel dan restoran memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan kebutuhan wisatawan ketika berkunjung ke suatu daerah. Pelaku usaha dapat menjadi pintu masuk untuk memberikan informasi mengenai destinasi dan potensi wisata setempat.
Lebih jauh, Dwi mendorong PHRI berperan sebagai pusat pemikiran atau think tank bagi pemerintah daerah. Pengambilan kebijakan pariwisata, menurutnya, perlu didasarkan pada data mengenai jumlah wisatawan, asal daerah, usia, serta tujuan kunjungan.
“Semua keputusan yang diambil PHRI itu memang harus berdasarkan data. Berapa orang sebetulnya yang datang ke daerah, umurnya berapa, dari wilayah mana, itu dipetakan dulu,” katanya.
Data tersebut nantinya dapat disampaikan kepada bupati maupun wali kota sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan program pembangunan pariwisata. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat tidak hanya didasarkan pada asumsi mengenai karakter wisatawan.
“Kalau sudah ketemu datanya, kita berikan kepada bupati dan wali kota agar mengambil keputusan tidak salah. Jadi data itu nanti yang menyediakan PHRI,” tambahnya.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Kediri Mustika Prayitno Adi menyambut positif pembentukan BPC PHRI Kabupaten Kediri. Dengan kepengurusan tersendiri, komunikasi dan kolaborasi dengan pelaku usaha pariwisata diharapkan menjadi lebih mudah dan terarah.
Menurutnya, pengembangan pariwisata tidak hanya berkaitan dengan objek wisata, tetapi juga melibatkan berbagai sektor pendukung, seperti hotel, restoran, kerajinan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Harapannya setelah terbentuk khusus Kabupaten Kediri, bisa lebih fokus, lebih mudah dalam sinergi dan kolaborasi dengan pelaku usaha pariwisata serta UMKM sehingga bisa memberikan dampak yang lebih masif lagi dalam pengembangan pariwisata,” ujarnya.
Ia menegaskan, seluruh unsur tersebut saling berkaitan dan perlu dikembangkan secara bersama-sama. Sinergi antara pemerintah, PHRI, dan pelaku usaha diharapkan mampu memperkuat ekosistem pariwisata Kabupaten Kediri sekaligus memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. (*)
Editor : Rizqi Ardian