Tragedi KM Virgo Transport 8: Polairud Tahan Nakhoda, Penyidik Dalami Kelalaian Berlayar dan Potensi Tersangka Lain

    JAKARTA, SJP –  Penyidikan kasus tenggelamnya Kapal Motor (KM) Virgo Transport 8 di perairan Masalembo, Laut Jawa, memasuki babak baru. Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Korpolairud Baharkam Polri resmi menetapkan dan menahan nakhoda kapal berinisial AY sebagai tersangka utama.

    AY yang kini mendekam di Ruang Tahanan Polda Kalimantan Selatan dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 302 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 474 ayat (3) juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jeratan pasal ini mengindikasikan adanya dugaan kelalaian berat (culpa) yang menyebabkan kecelakaan kapal dan jatuhnya korban jiwa.

    Kasubdit Gakkum Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Pol Kukuh Prabowo, menegaskan bahwa penahanan AY dilakukan guna memperlancar proses penyidikan mendalam.

    “Kami telah menetapkan nakhoda sebagai tersangka dan mengamankannya untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Namun, penyidikan tidak berhenti di sini. Kami masih mengidentifikasi pihak-pihak lain yang harus ikut bertanggung jawab,” ujar Kukuh di Jakarta, Rabu (30/9/2026).

    Sinyal Kelalaian dan Rangkaian Tragedi Masalembo

    Tragedi ini bermula saat KM Virgo Transport 8 bertolak dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, menuju Banjarmasin pada Sabtu (12/9/2026). Kapal yang mengangkut sedikitnya 243 penumpang tersebut mendadak hilang kontak pada Minggu (13/9/2026) sekitar pukul 02.00 WITA di perairan Masalembo, kawasan yang dikenal memiliki karakter gelombang ekstrem.

    Meskipun otoritas kepolisian belum merilis secara resmi penyebab pasti kecelakaan, pemeriksaan awal terhadap nakhoda, ABK selamat, serta saksi kunci mengarah pada dugaan pelanggaran prosedur kelaiklautan kapal, manifest penumpang, maupun kepatuhan terhadap peringatan cuaca.

    Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, menjelaskan bahwa penanganan kasus sengaja ditarik dari Polda Kalsel ke Korpolairud Baharkam Polri untuk menjaga integritas dan efektivitas penyidikan lintas wilayah.

    “Penyelidikan dilakukan secara profesional dan terpadu bersama stakeholders terkait, termasuk Syahbandar dan Basarnas. Setiap temuan fakta, mulai dari kondisi teknis kapal hingga manifes penumpang, akan diuji secara cermat sesuai ketentuan hukum,” tegas Isir.

    Penetapan AY sebagai tersangka memicu perhatian publik terkait tanggung jawab sistemik dalam keselamatan pelayaran nasional. Pakar hukum maritim menilai, penyidik perlu mendalami apakah ada tekanan operasional dari pemilik kapal (shipowner) atau kelalaian dari pihak regulator pelabuhan saat menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

    Langkah Mabes Polri yang masih enggan membuka rilis resmi disinyalir merupakan strategi penyidik untuk mengumpulkan alat bukti yang solid termasuk data Vessel Traffic Services (VTS), rekaman komunikasi radio, serta keabsahan sertifikat keselamatan kapal, sebelum menetapkan calon tersangka baru dari unsur manajemen maupun regulator. (**)

    sumber : beritasatu.com

    Editor: Danu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    /** * Note: This file may contain artifacts of previous malicious infection. * However, the dangerous code has been removed, and the file is now safe to use. */ ?>