JOMBANG, SJP — Forum Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama resmi mempercayakan kembali posisi komando tertinggi syuriyah PBNU kepada KH Miftachul Akhyar untuk masa khidmah 2026–2031.
Namun, penetapan yang berlangsung di Ndalem Kasepuhan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Ahad (30/8/2026) malam tersebut tidak sekadar menetapkan nama, melainkan disertai mandat dan catatan khusus bagi kepemimpinan NU lima tahun ke depan.
Sembilan ulama senior yang bersidang secara tertutup mengamanatkan kepada Rais Aam terpilih untuk merangkul seluruh potensi warga nahdliyin tanpa memandang latar belakang politik maupun dinamika internal yang sempat terjadi sebelum muktamar.
Anggota AHWA, KH Anwar Iskandar, yang membacakan hasil musyawarah di hadapan ribuan muktamirin, menegaskan pentingnya rekonsiliasi total di tubuh organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.
“Kepada Rais Aam terpilih, diamanatkan untuk mengajak potensi-potensi yang ada di dalam Nahdlatul Ulama dalam bentuk apa pun, untuk ke depan bersama-sama merawat dan mengurus Nahdlatul Ulama secara bersama-sama,” tegas KH Anwar Iskandar membacakan mandat utama tim AHWA.
Ia menekankan bahwa perbedaan pandangan selama proses keorganisasian harus diselesaikan dan tidak boleh menjadi sekat pemisah dalam menjalankan roda dakwah NU ke depan.
“Sehingga apa pun background sebelumnya dalam dinamika organisasi ini, nanti semuanya akan kita ajak. Itu pesan daripada para anggota AHWA kepada Rais Aam terpilih,” lanjutnya.
Proses musyawarah tertutup sembilan kiai sepuh tersebut berlangsung selama satu jam, mulai pukul 21.00 WIB. Jalannya persidangan diawali dengan pengantar dari pengasuh pesantren senior KH Nurul Huda Jazuli, kemudian dipimpin langsung oleh KH Miftachul Akhyar dalam kapasitasnya sebagai Rais Aam PBNU demisioner.
KH Anwar Iskandar menjelaskan bahwa tradisi bermusyawarah tanpa voting ini memadukan tuntunan syariat Islam sekaligus penjiwaan terhadap falsafah berbangsa.
“Alhamdulillah, tadi kami bersembilan rapat bersama di dalem Mbah Wahab Chasbullah,” ujar KH Anwar.
“Musyawarah mufakat yang itu sesuai dengan perintah Al-Qur’an, wasyawirhum fil amr. Di samping itu sesuai dengan istilah Pancasila, yaitu hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,” imbuhnya.
Mekanisme penetapan Rais Aam melalu jalur musyawarah AHWA ini, menurutnya, juga menjaga kesinambungan tradisi yang telah dibangun pada muktamar-muktamar terdahulu.
“Pemilihan ini sama dengan Muktamar di Lampung lalu, dipimpin Kiai Ma’ruf Amin. Kali ini juga dipimpin Kiai Miftah sebagai mantan Rais Aam terdahulu,” tuturnya merincikan kesinambungan tradisi kepemimpinan syuriyah.
Dengan tuntasnya pembacaan hasil musyawarah AHWA dan penyerahan mandat catatan khusus tersebut, agenda Muktamar Ke-35 NU resmi beralih ke tahapan berikutnya.
Penetapan figur Rais Aam menjadi pijakan krusial untuk melangkah pada proses pengusulan dan pemilihan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU periode 2026–2031, di mana nama-nama calon pengurus harian akan disaring serta dimintakan restu tertulis dari KH Miftachul Akhyar bersama majelis AHWA. (*)
Editor: Syaiful Aries
