BONDOWOSO, SJP – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Bondowoso meminta Pemerintah Kabupaten Bondowoso memastikan perubahan APBD 2026 benar-benar berdampak terhadap peningkatan pelayanan masyarakat.
Salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus adalah pelayanan kesehatan, terutama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Koesnadi Bondowoso.
Pandangan Umum (PU) Fraksi Partai Golkar terhadap Nota Pengantar Bupati atas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 itu disampaikan dengan menekankan pentingnya setiap tambahan belanja memiliki dasar kebutuhan yang jelas, indikator kinerja terukur, serta target output dan outcome yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Bondowoso, Kukuh Rahardjo, mengatakan, perubahan APBD seharusnya tidak hanya dipandang sebagai penyesuaian angka anggaran.
Menurutnya, perubahan anggaran harus menjadi instrumen untuk meningkatkan efektivitas pembangunan sekaligus memastikan penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Perubahan APBD tidak boleh semata-mata dimaknai sebagai perubahan angka anggaran. Harus menjadi instrumen untuk meningkatkan efektivitas pembangunan dan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Kukuh dalam PU Fraksi Partai Golkar yang disampaikan dalam paripurna di DPRD, Kamis (4/9/2026) malam.
Dalam PU tersebut, Fraksi Golkar memberikan perhatian khusus terhadap rencana peningkatan kualitas pelayanan di RSUD dr. H. Koesnadi.
Kukuh mengatakan, pengadaan alat kesehatan perlu dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan pelayanan masyarakat. Terutama peralatan yang secara langsung mendukung pelayanan medis dengan tingkat urgensi tinggi.
Selain alat kesehatan, Fraksi Golkar juga meminta pemerintah daerah memperhatikan kapasitas ruang Intensive Care Unit (ICU), ketersediaan tempat tidur, serta sarana dan prasarana kesehatan lainnya.
“Penambahan kapasitas penting untuk mengantisipasi kebutuhan pasien, mengurangi keterbatasan daya tampung, serta memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, aman dan berkualitas,” ujarnya.
Fraksi Golkar juga meminta alokasi anggaran untuk RSUD diarahkan pada kebutuhan yang paling prioritas dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan mutu pelayanan serta pemenuhan kebutuhan pasien.
“Investasi pemerintah daerah di sektor kesehatan semestinya berorientasi pada keselamatan pasien, peningkatan kapasitas pelayanan, dan kemudahan akses masyarakat,” ucapnya dalam dokumen PU Fraksi Golkar.
RSUD Pastikan Pengadaan Alkes Berdasarkan Prioritas
Sementara itu, Direktur RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso, dr. Yus Priyatna Adryanto, mengatakan pemenuhan alat kesehatan pada 2026 telah dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan pelayanan.
Menurutnya, langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan mutu sekaligus keselamatan pasien.
“Pemenuhan kebutuhan alat kesehatan di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso pada tahun 2026 dilaksanakan dengan memperhatikan prioritas kebutuhan pelayanan untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien,” kata Yus Priyatna saat dikonfirmasi, Sabtu (5/9/2026).
Ia menjelaskan, pemenuhan alat kesehatan tersebut dialokasikan melalui sejumlah sumber anggaran, yakni Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), SiLPA DBHCHT, serta SiLPA Dana Alokasi Umum (DAU) Kesehatan Tahun Anggaran 2026.
“Total terdapat 56 unit alat kesehatan yang dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan RSUD pada tahun ini,” ringkasnya.
Menurut dokter spesialis paru ini, penyesuaian kebutuhan alat kesehatan tersebut merupakan respons terhadap ketentuan dan perkembangan kebutuhan layanan setelah APBD awal ditetapkan.
“Termasuk persyaratan pelayanan Cathlab,” jelasnya.
Terkait sorotan Fraksi Golkar mengenai kapasitas ICU, Yus memastikan RSUD dr. H. Koesnadi telah melakukan langkah penambahan kapasitas.
Perluasan ruang rawat ICU pada 2026 direncanakan menambah sekitar empat tempat tidur.
Dengan penambahan tersebut, kapasitas ruang ICU yang sebelumnya tersedia delapan tempat tidur akan meningkat menjadi 12 tempat tidur.
“Sampai saat ini proses kegiatan perluasan tersebut telah sampai pada tahap perencanaan bangunan. Penambahan kapasitas tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan RSUD dalam menangani pasien yang membutuhkan perawatan intensif sekaligus mengantisipasi peningkatan kebutuhan pelayanan,” pungkasnya. (*)
Editor : Rizqi Ardian
