JAKARTA, SJP–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), termasuk dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) Summarecon Bogor.
Penyidik KPK kini tengah menelusuri asal-usul penyitaan uang tunai lebih dari Rp100 miliar dari tersangka Arif Sugianto. Selain itu, KPK mendalami keterkaitan empat dari delapan tersangka yang disinyalir memiliki hubungan dekat dengan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, serta menelisik dugaan aliran dana perkara ke kegiatan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).
Kasus ini juga menyeret Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri, di mana penyidik telah menggeledah tiga ruangan direktur jenderal di kementerian tersebut.
Untuk memperjelas konstruksi perkara, KPK memerlukan keterangan Nusron Wahid yang berstatus sebagai saksi. Namun, Nusron tercatat sudah dua kali tidak hadir dari panggilan penyidik, yakni pada 7 Oktober 2026 (alasan agenda internal kementerian) dan 15 Oktober 2026 (alasan dinas ke Johor Bahru, Malaysia).
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menegaskan bahwa penyidik tidak hanya berfokus pada satu saksi karena terdapat beberapa kelompok peristiwa yang harus dibuktikan.
“Saat ini masih dievaluasi dan tentunya untuk panggilan seorang saksi itu memang dilihat dari kebutuhan penyidik dan konstruksi perkaranya seperti apa,” kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Taufik menambahkan bahwa penilaian alasan ketidakhadiran saksi sepenuhnya berada dalam ranah subjektivitas penyidik sebelum melayangkan panggilan berikutnya.
“Panggilan kedua akan dilayangkan ketika memang menurut penyidik, setelah dievaluasi, alasannya itu tidak masuk ketentuan sesuai hukum acara pidana, yaitu tidak patut dan tidak wajar sehingga memang itu subjektivitas dari penyidik untuk menentukan apakah alasannya patut dan wajar,” ujarnya.
“Jadi beberapa memang sedang didalami. Sehingga penyidik dengan waktu yang ada tidak hanya berfokus kepada satu atau dua orang saksi begitu, sehingga seluruh konstruksi mesti harus dibuktikan. Tentunya nanti kita akan lihat kebutuhan penyidik seperti apa untuk rencana berikutnya,” katanya.
Respons KPK atas Laporan MAKI ke Dewas
Lambannya pemanggilan ulang terhadap Nusron Wahid memicu tanggapan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, resmi melaporkan pimpinan dan penyidik KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran etik dan ketidakprofesionalan, serta mendesak adanya tindakan tegas seperti penerbitan surat perintah membawa saksi.
Menanggapi laporan tersebut, KPK menegaskan tidak menganggap tindakan MAKI sebagai bentuk intervensi hukum. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyambut baik hal itu sebagai dorongan publik.
“Kami melihat ini bukan bentuk intervensi, tetapi ini bentuk dukungan yang positif dari masyarakat, karena itu menjadi ekspektasi publik ya terhadap proses hukum yang berjalan di KPK,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (26/10/2026).
Budi menjelaskan bahwa seluruh tindakan penyidikan harus berpijak pada hukum acara pidana yang berlaku.
“Tentunya setiap proses hukum ini ada tahapannya, kita juga harus mengacu kepada hukum acara dalam pengumpulan alat bukti, dalam pengumpulan sisi materielnya sehingga ketika nanti diuji dalam persidangan juga sudah firm,” katanya.
Mengenai dua kali ketidakhadiran Nusron, Budi memastikan bahwa tim penyidik sedang melakukan analisis mendalam untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.
“Tentunya konfirmasi ketidakhadiran tersebut penyidik dalami, penyidik analisis untuk kemudian mengambil langkah-langkah berikutnya, tentunya juga dalam koridor strategi penyidikan perkara,” tutup Budi. (**)
Sumber: Beritasatu.com
Editor: Syaiful Aries