JAKARTA, SJP — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi capaian program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang kini telah terbentuk di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Kehadiran kelembagaan ini dinilai sukses memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan formal.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026), Presiden Prabowo menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang berkontribusi memperkuat ekosistem keuangan daerah.
“Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” tuturnya.
Presiden menegaskan bahwa kehadiran TPAKD di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota merupakan pilar penting dalam mendorong penguatan ekonomi kerakyatan secara konkret.
“Kita bangga dengan prestasi yang sudah kita capai bersama, antara lain penyaluran kredit-kredit untuk rakyat, ya. Dan kita juga akan lebih masif lagi. Tadi saya lihat penyaluran kurang lebih Rp64 triliun yang penerima manfaatnya adalah sekitar 2 juta ya,” kata Presiden.
Lebih lanjut, Prabowo menekankan pentingnya peningkatan daya beli dan penghasilan riil masyarakat sebagai tolok ukur utama keberhasilan pembangunan ekonomi nasional.
“Saudara-saudara sekalian, garis ekonomi kita harus bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat kita. Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat, harus meningkat, bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata. Ini yang sedang kita perjuangkan, ini garis kita, ini strategi kita,” tegas Prabowo.
Pada kesempatan tersebut, Presiden membocorkan rencana besar penyaluran pembiayaan senilai Rp400 triliun pada tahun mendatang. Program pembiayaan ini ditargetkan menyasar para petani, nelayan, masyarakat pedesaan, kawasan terpencil dan tertinggal, serta masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi melaporkan bahwa program TPAKD dirancang untuk mendukung visi Asta Cita Pemerintah serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
“Dan hari ini Bapak, kami menyelenggarakan Rakornas TPAKD. Dapat kami laporkan kepada Bapak bahwa ini adalah mendukung Asta Cita Bapak, terutama dalam hal pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini kita sudah memiliki 552 tim percepatan akses keuangan daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” ujar Friderica.
Friderica merinci sejumlah program unggulan yang telah terealisasi, di antaranya program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) yang mencatatkan penyaluran hingga Rp64,8 triliun kepada 2,3 juta debitur, serta kredit sektor prioritas sebesar Rp5,4 triliun kepada lebih dari 103 ribu debitur.
“Hasilnya sangat nyata bisa kita lihat di sini bahwa beberapa program unggulan kita, Bapak, yaitu adalah program kredit pembiayaan melawan rentenir telah menyalurkan Rp64,8 triliun kepada 2,3 juta debitur, kemudian kredit pembiayaan sektor prioritas Rp5,4 triliun kepada lebih dari 103.000 debitur,” tambahnya.
Sebagai penguatan kelembagaan, Pemerintah resmi membentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42/2026, yang mengubah dan menyempurnakan fungsi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Lembaga ini dipimpin langsung oleh Presiden RI, dengan Menko Perekonomian sebagai Ketua Harian.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa kehadiran langsung Presiden Prabowo di Rakornas TPAKD mempertegas komitmen pemerintah pusat terhadap percepatan inklusi keuangan daerah.
“Bapak Presiden berkenan hadir langsung di acara ini di tengah kesibukan beliau. Artinya memberikan perhatian yang sangat penting kepada program ini untuk percepatan akses keuangan daerah,” ujar Tito.
Peraih TPAKD Award 2026
Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan inovasi daerah, Rakornas TPAKD 2026 ditutup dengan penganugerahan TPAKD Award 2026 kepada pemerintah daerah terbaik:
Tingkat Provinsi: Sumatera Selatan (Sumatera), DKI Jakarta (Jawa-Bali), Kalimantan Barat (Kalimantan), Sulawesi Selatan (Sulawesi), dan Maluku (Nusa Tenggara, Maluku & Papua).
Tingkat Kabupaten: Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Bantul, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan Kabupaten Lombok Timur.
Tingkat Kota: Kota Metro, Kota Surabaya, Kota Pontianak, Kota Palu, dan Kota Ambon. (**)
Penulis: Fatma Neriati Mahun
Editor: Syaiful Aries